Berkecamuknya perpolitikan bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah di dunia tahun ini, turut serta mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di belahan dunia lainnya. Berbagai bidang kehidupan terbawa-bawa, perekonomian tentu saja, pendidikan tak dapat dielakkan, tak hanya sosial-budaya bahkan nyawa masyarakat sipil pun terancam, serta hubungan bilateral ataupun multilateral antarnegara tak menutup kemungkinan juga terkorbankan. Bak teori turbulensi, setiap kejadian yang terjadi di suatu tempat akan berpengaruh pada tempat lainnya, begitu juga hubungan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia di Asia ini dengan Kerajaan Maroko di Benua Afrika sana.
Terlebih-lebih ketika, sedang hangat-hangatnya, Kerajaan Maroko melalui Raja Mohammed VI mengajukan proposal dasar reformasi perubahan konstitusi negara dan pemerintahan. Kerajaan Maroko yang selama ini menerapkan sistem monarki absolut, dikarenakan semakin melubernya pergolakan di negara-negara Islam, sistem ini pun kini dinilai kurang (tidak) fair dan tidak asyik lagi untuk kelangsungan kehidupan masyarakat banyak di Maroko. Dengan pertimbangan berat dan matang tentunya, Raja Mohammed VI pun menemukan solusi konkrit yang dinilai tepat dan konstruktif. Masyarakat Maroko pun ditawari sistem demokrasi ala sang raja.
Demokrasi, bentuk atau sistem yang banyak dianut oleh bangsa-bangsa dalam mengurusi negara dan pemerintahan dunia ini. Sistem ini bertolak dari kepentingan dan kebutuhan rakyat atau masyarakat banyak sebagai penentu kemudi, akan dibawa kemana suatu bangsa nantinya. Demokrasi yang lebih akrab pada telinga kita ialah semboyan ‘Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Begitu kuat dan besarnya peran serta hak rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga dalam konsep demokrasi, the king (president) can do no wrong hanyalah isapan jempol belaka. Demokrasi pun dinilai telah dan akan membawa kehidupan dan peradaban umat manusia kepada strata yang jauh lebih tinggi, mulia, dan bermartabat. Tak jarang pula demokrasi dijadikan anak emas peradaban modern oleh negara-negara di permukaan bumi ini. Termasuk di Indonesia dan menyusul, mungkin, Kerajaan Maroko.
Menjalankan roda pemerintahan dan negara tentu tidak dengan separuh hati apalagi main-main. Begitu juga ketika mencoba menerapkan sistem demokrasi di suatu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko yang sama-sama memiliki mayoritas umat Islam, tentu sudah menjadi kewajiban dalam menerapkan suatu sistem haruslah sungguh-sungguh dan total atau kafah. Ketotalan atau keseluruhan ini akan berdampak kepada bidang dan lini-lini berikutnya, lancar atau tersendat, efektif atau justru pemborosan dalam pelaksanaannya. Ketotalan ini pun menunjukkan keseriusan pemerintah atau negara menyelamatkan dan memajukan negara dan bangsa dari ancaman chaos serta kehancuran dari peradaban dunia.
Menghadapi kemelut bangsa, baik yang tengah dihadapi Indonesia di dalam negeri maupun Kerajaan Maroko di Afrika sana, ada baiknya mengecek kembali cara kerja pemerintah dan pemahaman akan konsep yang tengah diterapkan oleh bangsa masing-masing. Mengevaluasi setiap tindakan yang telah dilakukan tentu sudah menjadi pekerjaan para pemimpin kita di atas sana. Tetapi, mengkaji dan mengevaluasi suatu pekerjaan besar dan saling terkait, seperti konsep demokrasi ini, tak bisa hanya dengan menggunakan satu jenis kaca mata. Beragam sudut yang harus ditelisik, bermacam warna yang harus disigi tidak dengan satu paradigma. Ada banyak perspektif yang digunakan untuk bisa mengukur, kemudian menemukan satu indikator dan standarisasi yang bisa diambil sebagai patokan bertindak yang sesuai dengan harapan banyak orang. Dan jangan sekali-sekali berpragmatisme, karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan kehidupan umat manusia.
Keakuratan evaluasi penerapan sistem ini erat kaitannya dengan cita-cita demokrasi yang diimpikan dan diagung-agungkan oleh banyak bangsa, pun oleh Indonesia dan Kerajaan Maroko. Jika tidak sungguh-sungguh, alih-alih memosisikan umat manusia sebagai subjek, justru dehumanisasi yang berlangsung. Bukan kesejahteraan yang tercipta, malahan ketimpangan, kemerosotan moral, dan ketidakadilan yang terjadi. Pendulum yang digerakkan oleh pranata-pranata modern justru bergerak ke sisi yang berseberangan dengan konsep negara Magribi dan bumi Ibu Pertiwi ini. Jauh panggang dari api. Kita tak mau dan tak bisa membiarkan itu terjadi. Di dalam demokrasi, pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas menjadi poin penting dan dijunjung tinggi. Maka, tak ada yang salah ketika kita dan para pemimpin tengah mempelajari suatu konsep atau sistem pada waktu bersamaan sistem itu dijalankan. Perlahan-lahan transformasi itu akan mengalir dan menuju tepat pada porosnya.
Demikian juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko. Hubungan persahabatan yang telah dibina selama setengah abad lebih, jangan sampai kandas begitu saja ketika sistem pemerintahan yang dianut tak sama atau berbeda dalam pengejawantahannya. Sistem demokrasi yang telah dan akan diterapkan, sebaiknya selalu diikuti dengan berbagai diskusi dan tukar pikiran antarnegara. Sikap terbuka, selalu belajar dari pengalaman, dan dekonstruktif perlu dikedepankan oleh kedua belah pihak agar hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya segera teratasi dengan baik. Komunikasi intensif ini harus dikemas dengan kreatifitas yang apik dan menjadi nafas baru yang sarat akan optimisme antara kedua negara.
Apalagi Indonesia yang menganut sistem politik bebas dan aktif yang tentunya sangat sinkron dengan politik Maroko. Sistem politik ini diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan kedua negara dalam berbagai bidang, terutama bidang pemerintahan serta politik yang kini tengah dilanda kegalauan. Sebagai saudara, Indonesia dapat merasakan ketidaknyamanan yang dialami baik oleh pemerintah Kerajaan Maroko maupun masyarakatnya. Dan sebagai saudara pulalah, Indonesia memiliki tanggung jawab dan peran dalam membantu menciptakan kedamaian dan ketentraman di Maroko, yang mulai bergejolak saat ini. Begitu juga dengan Kerajaan Maroko. Walaupun dipisahkan oleh laut luas dan gunung menjulang, Maroko tentu tak menjadikan hal itu alasan untuk tidak care dan simpati kepada Indonesia yang juga tengah dilanda masalah nasional.
Hubungan bilateral yang telah dibangun, jangan hanya sebagai catatan kaki antara kedua negara, namun merupakan senjata dalam berdiplomasi dan sebagai tameng untuk menghindari campur tangan pihak asing yang dianggap memiliki kepentingan tertentu di balik bantuan yang ditawarkan. Tak berburuk sangka, namun sikap kehati-hatian hendaknya selalu diperhatikan dan saling mengingatkan satu sama lain demi terciptanya suatu bangsa, Indonesia dan Maroko, yang moderat dan inklusif. Menyambut Hari Nasional Kerajaan Maroko, 30 Juli 2011 kelak, hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk kembali menggairahkan dan menyulut semangat reformasi dan kemajuan untuk kedua negara.
Terlebih-lebih ketika, sedang hangat-hangatnya, Kerajaan Maroko melalui Raja Mohammed VI mengajukan proposal dasar reformasi perubahan konstitusi negara dan pemerintahan. Kerajaan Maroko yang selama ini menerapkan sistem monarki absolut, dikarenakan semakin melubernya pergolakan di negara-negara Islam, sistem ini pun kini dinilai kurang (tidak) fair dan tidak asyik lagi untuk kelangsungan kehidupan masyarakat banyak di Maroko. Dengan pertimbangan berat dan matang tentunya, Raja Mohammed VI pun menemukan solusi konkrit yang dinilai tepat dan konstruktif. Masyarakat Maroko pun ditawari sistem demokrasi ala sang raja.
Demokrasi, bentuk atau sistem yang banyak dianut oleh bangsa-bangsa dalam mengurusi negara dan pemerintahan dunia ini. Sistem ini bertolak dari kepentingan dan kebutuhan rakyat atau masyarakat banyak sebagai penentu kemudi, akan dibawa kemana suatu bangsa nantinya. Demokrasi yang lebih akrab pada telinga kita ialah semboyan ‘Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Begitu kuat dan besarnya peran serta hak rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga dalam konsep demokrasi, the king (president) can do no wrong hanyalah isapan jempol belaka. Demokrasi pun dinilai telah dan akan membawa kehidupan dan peradaban umat manusia kepada strata yang jauh lebih tinggi, mulia, dan bermartabat. Tak jarang pula demokrasi dijadikan anak emas peradaban modern oleh negara-negara di permukaan bumi ini. Termasuk di Indonesia dan menyusul, mungkin, Kerajaan Maroko.
Menjalankan roda pemerintahan dan negara tentu tidak dengan separuh hati apalagi main-main. Begitu juga ketika mencoba menerapkan sistem demokrasi di suatu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko yang sama-sama memiliki mayoritas umat Islam, tentu sudah menjadi kewajiban dalam menerapkan suatu sistem haruslah sungguh-sungguh dan total atau kafah. Ketotalan atau keseluruhan ini akan berdampak kepada bidang dan lini-lini berikutnya, lancar atau tersendat, efektif atau justru pemborosan dalam pelaksanaannya. Ketotalan ini pun menunjukkan keseriusan pemerintah atau negara menyelamatkan dan memajukan negara dan bangsa dari ancaman chaos serta kehancuran dari peradaban dunia.
Menghadapi kemelut bangsa, baik yang tengah dihadapi Indonesia di dalam negeri maupun Kerajaan Maroko di Afrika sana, ada baiknya mengecek kembali cara kerja pemerintah dan pemahaman akan konsep yang tengah diterapkan oleh bangsa masing-masing. Mengevaluasi setiap tindakan yang telah dilakukan tentu sudah menjadi pekerjaan para pemimpin kita di atas sana. Tetapi, mengkaji dan mengevaluasi suatu pekerjaan besar dan saling terkait, seperti konsep demokrasi ini, tak bisa hanya dengan menggunakan satu jenis kaca mata. Beragam sudut yang harus ditelisik, bermacam warna yang harus disigi tidak dengan satu paradigma. Ada banyak perspektif yang digunakan untuk bisa mengukur, kemudian menemukan satu indikator dan standarisasi yang bisa diambil sebagai patokan bertindak yang sesuai dengan harapan banyak orang. Dan jangan sekali-sekali berpragmatisme, karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan kehidupan umat manusia.
Keakuratan evaluasi penerapan sistem ini erat kaitannya dengan cita-cita demokrasi yang diimpikan dan diagung-agungkan oleh banyak bangsa, pun oleh Indonesia dan Kerajaan Maroko. Jika tidak sungguh-sungguh, alih-alih memosisikan umat manusia sebagai subjek, justru dehumanisasi yang berlangsung. Bukan kesejahteraan yang tercipta, malahan ketimpangan, kemerosotan moral, dan ketidakadilan yang terjadi. Pendulum yang digerakkan oleh pranata-pranata modern justru bergerak ke sisi yang berseberangan dengan konsep negara Magribi dan bumi Ibu Pertiwi ini. Jauh panggang dari api. Kita tak mau dan tak bisa membiarkan itu terjadi. Di dalam demokrasi, pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas menjadi poin penting dan dijunjung tinggi. Maka, tak ada yang salah ketika kita dan para pemimpin tengah mempelajari suatu konsep atau sistem pada waktu bersamaan sistem itu dijalankan. Perlahan-lahan transformasi itu akan mengalir dan menuju tepat pada porosnya.
Demikian juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko. Hubungan persahabatan yang telah dibina selama setengah abad lebih, jangan sampai kandas begitu saja ketika sistem pemerintahan yang dianut tak sama atau berbeda dalam pengejawantahannya. Sistem demokrasi yang telah dan akan diterapkan, sebaiknya selalu diikuti dengan berbagai diskusi dan tukar pikiran antarnegara. Sikap terbuka, selalu belajar dari pengalaman, dan dekonstruktif perlu dikedepankan oleh kedua belah pihak agar hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya segera teratasi dengan baik. Komunikasi intensif ini harus dikemas dengan kreatifitas yang apik dan menjadi nafas baru yang sarat akan optimisme antara kedua negara.
Apalagi Indonesia yang menganut sistem politik bebas dan aktif yang tentunya sangat sinkron dengan politik Maroko. Sistem politik ini diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan kedua negara dalam berbagai bidang, terutama bidang pemerintahan serta politik yang kini tengah dilanda kegalauan. Sebagai saudara, Indonesia dapat merasakan ketidaknyamanan yang dialami baik oleh pemerintah Kerajaan Maroko maupun masyarakatnya. Dan sebagai saudara pulalah, Indonesia memiliki tanggung jawab dan peran dalam membantu menciptakan kedamaian dan ketentraman di Maroko, yang mulai bergejolak saat ini. Begitu juga dengan Kerajaan Maroko. Walaupun dipisahkan oleh laut luas dan gunung menjulang, Maroko tentu tak menjadikan hal itu alasan untuk tidak care dan simpati kepada Indonesia yang juga tengah dilanda masalah nasional.
Hubungan bilateral yang telah dibangun, jangan hanya sebagai catatan kaki antara kedua negara, namun merupakan senjata dalam berdiplomasi dan sebagai tameng untuk menghindari campur tangan pihak asing yang dianggap memiliki kepentingan tertentu di balik bantuan yang ditawarkan. Tak berburuk sangka, namun sikap kehati-hatian hendaknya selalu diperhatikan dan saling mengingatkan satu sama lain demi terciptanya suatu bangsa, Indonesia dan Maroko, yang moderat dan inklusif. Menyambut Hari Nasional Kerajaan Maroko, 30 Juli 2011 kelak, hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk kembali menggairahkan dan menyulut semangat reformasi dan kemajuan untuk kedua negara.
Comments
Post a Comment
Silahkan berkomentar ^_^