Sejak tiga hari belakangan, profile picture dan avatar teman-teman, baik di jejaring sosial Facebook maupun Twitter dipenuhi oleh gambar Munir dengan berbagai warna dan ekspresi. Kebanyakan berlatar belakang merah. Ada pula dilengkapi dengan kata 'Keberanian Bernama Munir'. Aksi ini tentu tak ada sebab. Pemasangan gambar aktivis hak asasi manusia, Munir, di akun jejaring sosial mereka adalah bentuk protes paling minimal terhadap pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi pembunuhan itu.
Voice of America (VOA) Indonesia juga menampilkan berita tentang 'peringatan' pembunuhan terhadap aktivis ini. Aksi teaterikal pun digelar sebagai protes terhadap pemerintah SBY yang terkesan menunda-tunda dan menebarkan janji palsu untuk menuntaskan kasus ini. Ketika VOA memberitakan aksi protes ini, tentu dunia internasional secara langsung diberitahu, begini lho keadilan hukum di Indonesia itu adanya. Dan, seharusnya ini menjadi cambuk bagi rezim SBY untuk segera menuntaskan hutang yang belum terbayar. Baiknya juga ada rasa malu ketika rakyat dan media membuka mulut atas kesewenang-wenangan hukum di sini. Berikut saya kutipkan berita dari VOA Indonesia yang termuat pada Rabu, 5 September 2012.
Kasus Pembunuhan Munir Harus Diungkap Secara Tuntas
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mendesak agar kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalid diungkap hingga tuntas.
Delapan tahun telah berlalu sejak dibunuhnya aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib pada 7 September 2004.
Ketua Tim Legal Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Chairul Anam kepada VOA, Selasa (4/9) menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggung jawab untuk menuntaskan kasus kematian Munir.
Ia menilai Presiden Yudhoyono telah ingkar janji karena telah mengabaikan kasus tersebut, padahal beberapa saat setelah kematian Munir, Presiden berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas.
Presiden, menurut Anam, sebenarnya saat ini dapat memerintahkan Jaksa Agung Basrief Arif dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo melakukan penyidikan ulang untuk persiapan peninjauan kembali.
Ia menambahkan, jika Presiden tidak mau menyelesaikan kasus Munir secara tuntas berarti reformasi di badan Intelijen Negara tidak akan berjalan secara baik karena badan ini diduga terlibat dalam pembunuhan aktivis HAM Munir.
“[Presiden Yudhoyono] mengabaikan begitu saja padahal dia punya kuasa untuk itu. Tidak melakukan itu berarti menunjukan komitmen Presiden ini sangat lemah. Ia akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang hanya tebar janji tanpa adanya tindakan konkrit kasus Munir,” ujar Anam.
“Jaksa Agung sudah memberi lampu hijau untuk PK (Peninjauan Kembali) tetapi memang saya nilai Jaksa Agung ragu-ragu karena memang tidak ada dukungan dari Presiden, sebab dia paham betul kasus ini kalau tidak ada dukungan dari Presiden juga susah karena dia tahu pelaku, konspirasinya kayak apa dan sebagainya. Itu problem yang mendasar.”
Anam menambahkan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir juga terus meminta dunia
internasional untuk terus mempertanyakan penyelesaikan kasus pembunuhan Munir kepada Presiden Yudhoyono.
Suciwati, istri almarhum Munir, mengatakan penuntasan kasus kematian Munir ini sangat penting agar tidak ada lagi aktivis yang dibunuh atau disiksa karena perjuangannya. Suciwati mengatakan hingga saat ini dia terus berjuang agar kasus kematian suaminya dapat dituntaskan.
“Sampai saat ini saya masih terus meminta kasus ini dituntaskan karena ini persoalan kredibilitas bangsa kita seperti yang di ungkapkan presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya.
Sementara itu Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan Presiden Yudhoyono sangat mendungkung pengungkapan kasus kematian Munir. Sejauh ini, kata Julian, kasus yang berkaitan dengan kematian Munir sedang ditangani di kejaksaan dan kepolisian.
“Kalau memang ternyata ada temuan baru, secara prosedur bisa diterima, diteruskan sebagai suatu upaya pengungkapan baru. Untuk berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan HAM segera diproses, diselesaikan atau dituntaskan.
Munir Said Thalib tewas di dalam pesawat Garuda dalam penerbangan menuju Belanda pada 7 September 2004 lalu karena diracun. Dalam kasus ini, pengadilan telah memvonis dua orang yakni mantan pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, dengan hukuman 20 tahun penjara dan mantan direktur utama PT Garuda Indonesia, Indra Setiawan, dengan hukuman 1 tahun penjara. Sedangkan mantan deputi penggalangan BIN Muchdi Purwoprandjono divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ketika kita membaca berita ini, kita memperoleh, selain informasi akan protes terhadap kasus pembunuhan Munir yang tak kunjung selesai, di balik ini semua, bagaimana kasus ini seolah-olah disetting untuk selalu ditunda-tunda hingga kelak para pemprotes capek, bosan, kemudian melupakan. Bukankah pemerintah kita selalu punya alasan untuk menunda? Termasuk menunda untuk maju!
Kenapa? Delapan tahun sudah sejak peristiwa unsportif itu terjadi, kasus ini tak kunjung menemukan pangkalnya. Jelas terlihat, belum ada atau bahkan tak ada niat baik dari pemerintah untuk benar-benar berkomitmen membangun negara yang demokratis dan menjunjung hak-hak asasi manusia. Padahal, andai saja pemerintah jeli dan dilengkapi gaul, bagaimana kemerosotan kepercayaan rakyat terhadap rezim ini semakin dalam. Hal ini terlihat dari ungkapan keprihatinan pada negara yang gagal serta doa untuk Munir dan orang terdekatnya berseliweran di jejaring sosial.
Dan meski lebih banyak di jejaring sosial, hendaknya pemerintah tidak menggampangkan hal ini. Kita tentu ingat bagaimana negara-negara otoriter di Afrika Utara tumbang baru-baru ini justru karena pemprotes gigih unjuk gigi meraup massa di jejaring sosial. Hasilnya, Hosni Mubarak, Muammar Qaddafi, serta raja lainnya, rela tak rela harus melepaskan kukunya di sana! Rezim SBY harus belajar dari peristiwa ini meski kiamat masih jauh.
Dan, apakah rezim SBY tak membaca konteks ketika penundaan penyelesaian terhadap kasus ini semakin lama justru membawa bumerang bagi mereka. Lihatlah, lagi, di jejaring sosial, tiga atau lima tahun lalu masih sedikit anak muda yang kenal siapa Munir dan apa pekerjaannya. Namun sekarang, tanpa kenal secara langsung pun, hanya melihat orang ramai memakai gambarnya di Facebook dan Twitter, maka tidak sedikit anak muda ikut serta bersolidaritas memasang dan kemudian tentu mencari tahu siapa Munir. Atau sebaliknya. Untuk itu, ada bagusnya rezim ini tidak main-main dengan ungkapan 'Melawan Lupa' bagi Munir.
Jika penundaan pengusutan terhadap kasus ini semakin diperpanjang dan protes di sana sini setiap tahun, dalam kaca mata rezim ini, sudah menjadi ritual saja, maka bersiaplah akan ada gerakan atau ledakan paling besar dan masif atas kekecewaan rakyat terhadap pemimpinnya. Bukankah perut yang selalu diisi tanpa pernah melakukan ritual ekskresi akan meledak dan masuk peti? Sebenarnya malam belumlah begitu tua bagi rezim ini untuk pergi ke toilet dan berkata sejujur-jujurnya.
#foto dari grafisosial.wordpress.com
Comments
Post a Comment
Silahkan berkomentar ^_^