Robin Hood Girl

13 Desember 2009 Lalu

25 Tahun... To Be Continue :)

Abstrak : penelitian ini membahas manuver politik para politisi yang dikenal sebagai politisi kutu loncat (berpindah-pindah partai politik) menjelang pemilihan umum 2014. Fenomena ini dilihat tidak semata-mata sebagai strategi meraih kekuasaan secara pragmatis. Lebih dari itu, ia adalah gejala kecenderungan nomadisme politik dan skizofrenik politik, yaitu kecenderungan aktor politik konsisten untuk tidak konsisten. Alasannya ialah inkonsistensi dianggap sebagai proses pembebasan diri (self emancipation) dari kungkungan dan dominasi sistem politik, serta pada saat yang sama juga sebagai bentuk ejekan terhadap diri (mocking himself) dari pilihan politik yang diambil. Jenis penelitian ini ialah kualitatif interpretatif, mencermati fenomena politisi kutu loncat kemudian menginterpretasikannya dengan dibantu kerangka pikir skizofrenia politik ala Deleuze dan Guattari. Kata Kunci: skizofrenia politik, skizoanalisis, Hary Tanoe, kutu loncat Pendahuluan Tidak berlebihan jika dalam politi...

Introduction On its journey, the concept of security including intelligence security, it could easily have been for the state, social society, communities as well as individual experiencing shifting intellectual argument around the concept of security. Keliat (2005: 64) said, it as the process of renorming (renormalization process). The process of renorming in essence rises in a proposition to desacralized sovereignty against meaning attached to state. The demand to ask for responsibility of the state to protect its citizens. Besides, there are also prosecution of sovereignty individual and obligations state to protect. In this sense, no longer allowed that intelligence security –it is a part function of state- like intelligence activities who takes down lives of citizens, over authority or borrow ‘on behalf of’ authority of the state. If this condition occurred ascertainable will happen excessive restrictions on civil liberties and woken up what is known as the state intelligence, th...

Pendahuluan Menyimak pemberitaan seputar perempuan dan kasus korupsi selama tahun 2011 hingga 2013, beberapa nama perempuan terseret ke ‘meja hijau’. Indonesia seolah-olah gempar, tak percaya bahwa perempuan “mereka” (baca: negara dan laki-laki), ‘tega’ dan ‘mampu’ menyuap serta menerima suap sebagai praktik korupsi, yang ‘biasanya’ jamak dilakukan oleh laki-laki. Pemberitaan keterlibatan perempuan dalam praktik korupsi ini menenggelamkan berita nasional di Indonesia. Sebut saja kasus penyuapan jaksa oleh Artalyta Suryani, kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia oleh Nunun Nurbaeti dan Miranda Swaray Goeltom, kasus pembobolan dana nasabah Citibank oleh Malinda Dee, kasus suap proyek Wisma Atlet yang melibatkan Mindo Rosalina Manulang, Angelina Sondakh, dan Yulianis, kasus korupsi pengadaan alat kesehatan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah. Para perempuan ini terlibat tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai operator untuk mengamankan koruptor (laki-laki...

Tulisan ini terinspirasi dari kolom Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia dalam Majalah Gatra (edisi 10-16 April 2014) berjudul Antara Political Branding dan Iklan Politik. Menyimak kampanye calon legislatif (caleg) dan partai politik tempo hari, kita menyaksikan jor-joran antara figur (aktor politik) dan partai politik saling adu kecepatan dan bahkan saling sikut untuk berebut citra. Tak hanya di televisi, media cetak, dan situs jejaring, bahkan di depan pagar rumah pun, mereka (aktor dan partai politik) berebut ruang, berebut waktu, berebut perhatian, dan berebut ‘siapa cepat dia dapat’ untuk meraup simpati konstituen dalam Pemilihan Umum. Bentuknya, menebar banyak poster, spanduk, baliho, dan seterusnya yang memohon ‘minta dukungan dan doa restu’ serta tak lupa tagline ‘berjuang demi rakyat’. Dan kita menyaksikan bersama-sama, berminggu-minggu, aktor politik bermanuver dan citra populis pun dibangun di sana sini. Citra yang berasosiasi publik sebagai toko...