Robin Hood Girl

Ilo Ilo ialah film yang berkisah tentang kehidupan sebuah keluarga menengah di Singapura yang tengah didera krisis ekonomi Asia. Krisis ekonomi Asia adalah isu lawas yang terjadi pada 1997, yang bermula di Thailand dan menyebar luas di kawasan Asia Tenggara. Krisis yang semakin meneguhkan Perdana Menteri Goh Chok Tong (dengan penasehat Lee Kuan Yew) mati-matian membangun Singapura dengan mengandalkan sumber daya manusia semata: pendidikan dan pelayanan. Krisis yang memaksa kediktatoran Jenderal Suharto ‘ says good bye ’ dari Indonesia. Perusahaan kaca tempat Teck (ayah) bekerja bangkrut di pasar saham. Perusahaan kapal tempat Hwee Leng (ibu) bekerja nyaris setiap hari memecat karyawan-karyawan rendahan. Krisis ekonomi ini semakin pelik menimpa pasangan Teck dan Hwee Leng dengan kelakuan putra sulung mereka, Jia Le (10 tahun), yang kerap berbuat onar di sekolah dan di rumah. Bocah ini berisik dengan bunyi-bunyian permainan tamagotchi ( digital pet game ) yang kemana-mana selalu dib

Hersri Setiawan, alumni FISIPOL UGM yang selama sembilan tahun dibuang dan mendekam di Pulau Buru, Maluku, sebagai tahanan politik (tapol). Ia bersama beratus-ratus temannya, dosen dan mahasiswa UGM, hilang dan tidak kembali, menjadi korban peristiwa 65. Pada 11 Maret 2016, 51 tahun kemudian FISIPOL UGM memberi penghargaan Inspirasi Perjuangan HAM kepada karya-karya Hersri Setiawan. Ia seorang penulis buku dan jurnalis yang gigih mengupayakan pengungkapan kebenaran, rehabilitasi, serta rekonsiliasi peristiwa 65 yang merenggut nyawa anak bangsa yang tidak sedikit. Adapun buku-buku Hersri Setiawan yang bercerita tentang pengalamannya sebagai tapol di Pulau Buru, antara lain: Humoria Buruensis (1987); Aku Eks-Tapol (Galang Press, 2003a); Kamus GESTOK (Galang Press, 2003b); Diburu di Pulau Buru (Galang Press, 2006); dan yang terbaru Memoar Pulau Buru I (Gramedia, 2015). Seperti yang diutarakan oleh Budi Irawanto dalam makalahnya yang disampaikan pada Diskusi Buku Memoar Pulau Buru: Sej

Indonesia cenderung dimengerti melalui Jakarta. Melalui birokrasi dan mata rantai yang bertumpu kepada institusi negara. Riset tentang kelas menengah ini mengembalikan pemahaman akan Indonesia yang tidak melulu dipahami dari Jakarta melainkan dari kawasan lokal yang jauh dari logika negara. Menggeser lokal menjadi kota. Menggeser pemahaman akan Indonesia ke garis kelas sosial masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Cornelis Lay dalam Seminar dan Diskusi Buku Kelas Menengah di Kota Menengah di Gedung Seminar FISIPOL UGM pada 24 Februari 2016 lalu. Selain Cornelis Lay, hadir di sana Gerry van Klinken sebagai peneliti dan penyunting buku tersebut. Menurut van Klinken, kelas adalah alat intelektual untuk berpolitik, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan melanggengkan kekuasaan informal di kota menengah. Kelas menengah di kota menengah Indonesia pada dasarnya mendukung demokrasi dan desentralisasi, tapi menolak pasar bebas. Mereka juga cenderung bersepakat dengan model otoritarianisme deng

Revolusi Internet 2.0 yang memungkinkan pengguna internet (media dan sosial media) berbagi konten kapan dan di mana saja dalam hitungan detik. Selama 24/7 orang terhubung dengan internet tanpa jeda. Waktu dan kecepatan pun menjadi tolak ukur seseorang untuk dapat dikatakan terkini dan terdepan, dua kata sakti-mandraguna dalam kajian media baru kontemporer. Alhasil, arus baru informasi dari televisi, media cetak, radio, dan internet berputar tanpa henti. Di tengah perputaran jutaan informasi yang cepat ini, orang-orang kemudian menjadi jenuh dan lelah. Tidak semata-mata karena kecepatan yang tak selalu terkejar, tapi juga pada persoalan akurasi antara fakta dan opini, orisinalitas, dan tata bahasa informasi yang disajikan tidak proporsional, serampangan, dan jauh dari etika pemberitaan media siber. Pindai.org, salah satu ruang publikasi kolektif untuk liputan dan analisis jurnalistik yang disajikan secara kritis dan mendalam meluncurkan buku Narasi: Antologi Prosa Jurnalisme di L

International People’s Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity (IPT 65) yang digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015 lalu ialah demonstrasi menyerupai pengadilan rakyat yang menuntut keadilan bagi korban tragedi 1965 dalam dan luar negeri. Hakim-hakim pada pengadilan rakyat ini menyimpulkan sementara bahwa terjadi kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia pada periode 1965 terhadap mereka yang dituduh komunis. Keputusan akhir majelis hakim akan diumumkan pada Maret mendatang. Keputusan ini penting guna menjadi dasar pengungkapan kebenaran dan kerja-kerja ke depan untuk meyakinkan pemerintah Indonesia menuntaskan persoalan 1965 dengan bermartabat. Usaha meyakinkan itu tidak berhenti pada pengadilan rakyat semata di Belanda, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di ruang Teaterikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi, perbincangan tentang IPT 65 diselenggarakan pada siang yang terik oleh Pers Mahasiswa RHETOR, Sosia