Sunday, 17 April 2016

Kematian di Balik Kejayaan Singapura: Ulasan Atas Film Ilo Ilo



Ilo Ilo ialah film yang berkisah tentang kehidupan sebuah keluarga menengah di Singapura yang tengah didera krisis ekonomi Asia. Krisis ekonomi Asia adalah isu lawas yang terjadi pada 1997, yang bermula di Thailand dan menyebar luas di kawasan Asia Tenggara. Krisis yang semakin meneguhkan Perdana Menteri Goh Chok Tong (dengan penasehat Lee Kuan Yew) mati-matian membangun Singapura dengan mengandalkan sumber daya manusia semata: pendidikan dan pelayanan. Krisis yang memaksa kediktatoran Jenderal Suharto ‘says good bye’ dari Indonesia.

Perusahaan kaca tempat Teck (ayah) bekerja bangkrut di pasar saham. Perusahaan kapal tempat Hwee Leng (ibu) bekerja nyaris setiap hari memecat karyawan-karyawan rendahan. Krisis ekonomi ini semakin pelik menimpa pasangan Teck dan Hwee Leng dengan kelakuan putra sulung mereka, Jia Le (10 tahun), yang kerap berbuat onar di sekolah dan di rumah. Bocah ini berisik dengan bunyi-bunyian permainan tamagotchi (digital pet game) yang kemana-mana selalu dibawanya.

Seiring dengan perut Hwee Leng yang semakin membuncit, pasangan ini memutuskan mempekerjakan Terry, buruh perempuan rumah tangga yang didatangkan dari Filipina. Singapura terkenal sebagai pengimpor buruh rumah tangga dari Filipina dan negara-negara Melayu (Malaysia, Brunei, serta Indonesia). Orang-orang Cina Singapura cenderung lebih memilih mempekerjakan buruh dari Filipina karena keterampilan Bahasa Inggrisnya lebih baik dan faktor agama (Katolik). Pengeluaran pun semakin tinggi. Teck banting setir menjadi satpam perusahaan telur tanpa sepengetahuan istrinya. Hwee Leng mendekati stres dan lari ke kelas motivasi yang selebarannya, secara tak sengaja, ia temukan di taman kota ketika terbawa angin.

Kehadiran Terry pada keluarga itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi menghangatkan Jia Le yang kesepian karena kurang mendapat perhatian dari ibu dan ayahnya. Di sisi lain membuat Hwee Leng cemburu karena merasa perannya sebagai ibu diambil alih oleh Terry. Filipina yang juga didera krisis ekonomi memaksa Terry bekerja ganda di Singapura demi bayinya. Selain di rumah majikan, ia juga bekerja paruh waktu pada sebuah salon di pusat perbelanjaan. Di tengah kota Singapura yang penuh sesak, ia berkejar-kejaran antara rumah, salon, dan antar-jemput sekolah putra majikannya.

Mati Ibu, Mati Ayah, dan Jayalah Negara
Singapura disebut-sebut sebagai negara urban pada lingkup regional Asia. Ia semacam ‘baratnya’ Asia Tenggara. Ia negara tujuan belajar, negara tujuan bekerja, serta negara tujuan berwisata bagi penduduk negara lain di kawasan Asia. Label itu tentu saja tak dapat dipisahkan dari sepak terjang dan kemampuan ekonomi negara Singapura. Bank Dunia pada 2015 mencatat Singapura masuk dalam daftar 10 negara terkaya di dunia berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (Gross Domestic Product) dengan angka fantastis mencapai US$ 326 milyar. Ia duduk sederetan dengan negara kelas wahid dari barat/nonbarat seperti Norwegia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Luxembourg. Sebelumnya, tahun 2013 Dana Moneter Internasional menetapkan Singapura sebagai tiga negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia.

Posisi Singapura sebagai jantung bisnis dan finansial di kawasan Asia Tenggara membuat perusahaan-perusahaan top dunia berkepentingan menanamkan saham dan membuka kantornya di negara tersebut. Negara ini terkenal sebagai penghubung bisnis regional dan internasional untuk memanajemen kekayaan sehingga mampu membeli bahan mentah yang tidak dimiliki untuk diolah dan diekspor kembali. Sebagai negara yang berpijak pada gugusan pulau kecil yang tidak begitu potensial, satu-satunya yang diandalkan oleh Singapura ialah taman agroteknologi untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi pertanian.

Ilo Ilo bermakna konotasi mati ibu dan mati ayah. Tak ada ibu dan ayah di rumah, karena ibu dan ayah sibuk bekerja. Pada keluarga di Singapura, pasangan (suami dan istri) pada umumnya menghabiskan waktu bekerja di luar rumah dari pagi hingga sore, bahkan malam. Jika tak tengah cuti bekerja, jarang sekali menemukan laki-laki atau perempuan tinggal di rumah tanpa pekerjaan dengan sejumlah pendapatan tertentu. Dan umumnya, urusan rumah dan anak dilimpahkan kepada buruh rumah tangga.

Kecenderungan ini sebenarnya tidak hanya menimpa keluarga, ibu dan ayah. Setiap warga Singapura yang produktif begitu terobsesi (diobsesikan?) untuk bekerja dan mandiri secara finansial. Mereka tidak akan menikah sebelum memiliki rumah sendiri atau kendaraan sendiri. Ada jargon 5C (cash, car, condominium, credit card, and country club/anggota dari klub elit) sebagai ukuran kesuksesan yang dikejar oleh orang muda di Singapura. Ya, mereka memang dikenal cenderung materialistik.

Keras bekerja dan keras berkompetisi merupakan prinsip hidup kebanyakan warga Singapura yang salah satunya ditanamkan oleh mendiang Bapak Bangsa mereka, Lee Kuan Yew. Sehingga, mereka menjadi sangat takut ketika menganggur, jatuh miskin, dan menua. Antisipasinya ialah, atas kampanye negara, orang Singapura cenderung lebih giat menabung penghasilan sebagai investasi untuk hari tua. Setiap tahun Jia Le dan neneknya berulang tahun. Sang ibu dan para tante selalu memberi kado amplop. Jia Le pun protes. Tentu saja protes itu tidak dihiraukan oleh ibunya. Tak menunggu lama, amplop segera disimpan ke bank sebagai tabungan pendidikan untuk Jia Le kelak.

Jika ibu mengadokan amplop, ayah Jia Le memilih menghadiahinya lima ekor anak ayam. Bersama Terry, anak ayam itu dibesarkannya dengan penuh sayang di balkon rumah susun mereka. Sebenarnya tidak ada yang berbeda antara amplop dan anak ayam. Keduanya sama-sama modal investasi. Karena pada akhirnya, satu per satu ayam-ayam malang itu bergelimpangan tanpa bulu di atas meja makan Jia Le. Ia sempat sedih dan meminta kepada Terry agar ayam terakhir tidak dipotong.

Potret suram kehidupan keluarga yang tengah ditempa krisis ini tak dapat ditonton di bioskop-bioskop Singapura. Sebagai sutradara, agaknya Anthony Chen tahu betul bahwa filmnya yang bernada kritik dan tak sejalan dengan ‘selera’ pemerintah Singapura siap untuk tidak populer di dalam negeri. Dan pada banyak kejadian, film yang dilarang di dalam negeri cenderung mendapat tempat di luar negeri. Ilo Ilo pun didapuk oleh Camera d’Or (Golden Camera) sebagai film feature pertama terbaik pada Festival Film Cannes (2013) di Cannes, Perancis.

*Diterbitkan pertama kali oleh Brikolase.com




Friday, 1 April 2016

Memoar Pulau Buru: Berhenti Mengelola Negara dengan Kejahatan


Hersri Setiawan, alumni FISIPOL UGM yang selama sembilan tahun dibuang dan mendekam di Pulau Buru, Maluku, sebagai tahanan politik (tapol). Ia bersama beratus-ratus temannya, dosen dan mahasiswa UGM, hilang dan tidak kembali, menjadi korban peristiwa 65. Pada 11 Maret 2016, 51 tahun kemudian FISIPOL UGM memberi penghargaan Inspirasi Perjuangan HAM kepada karya-karya Hersri Setiawan. Ia seorang penulis buku dan jurnalis yang gigih mengupayakan pengungkapan kebenaran, rehabilitasi, serta rekonsiliasi peristiwa 65 yang merenggut nyawa anak bangsa yang tidak sedikit.
Adapun buku-buku Hersri Setiawan yang bercerita tentang pengalamannya sebagai tapol di Pulau Buru, antara lain: Humoria Buruensis (1987); Aku Eks-Tapol (Galang Press, 2003a); Kamus GESTOK (Galang Press, 2003b); Diburu di Pulau Buru (Galang Press, 2006); dan yang terbaru Memoar Pulau Buru I (Gramedia, 2015).

Seperti yang diutarakan oleh Budi Irawanto dalam makalahnya yang disampaikan pada Diskusi Buku Memoar Pulau Buru: Sejarah Kemanusiaan dan Melacak Pengetahuan Bagi Kaum Muda di Gedung Seminar FISIPOL UGM, bahwa memoar bukanlah sekadar pengakuan atau dongengan, melainkan sebentuk narasi yang bergulir dan dikontrol oleh gagasan tentang ‘diri’ dengan cara menyulih bahan mentah yang bersumber dari hidup menjadi kearifan. Narasi ini bisa menjadi pengetahuan sekaligus perspektif alternatif terhadap sejarah yang selama ini –dan cenderung selalu- ditulis oleh para ‘pemenang’ (penguasa).

Peristiwa 65, lebih dari sekadar peristiwa politik. Ia peristiwa kemanusiaan di mana ada ratusan ribu anak bangsa dipisahkan dari ibunya, dipisahkan dari tanah kelahirannya, dan direnggut kemanusiaannya. Selama setengah abad peristiwa itu menghantui bangsa Indonesia, terutama penguasa negeri ini. Implikasi besar dari peristiwa tersebut ialah kehidupan panjang, 50 tahun, yang selalu dibayang-bayangi ketakutan. Ketakutan akan perbedaan pandangan politik, ketakutan akan perbedaan agama yang dianggap tak jelas, ketakutan pada kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender), serta ketakutan pada banyak hal lainnya.

“Hersri, melalui buku ini menghadirkan ketakutan tersebut di tengah-tengah kita. Dan melalui buku ini pula ia mencoba mengikis ketakutan-ketakutan yang masih bersemayam secara kolektif pada hidup kita,” ujar Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Hilmar menambahkan, kepada generasi mudalah bangsa ini menumpukan harapan. Anak muda yang tidak hidup di era Orde Baru, anak muda yang mampu membuka selubung sejarah, membongkar ketakutan yang ditimpakan kepada kaum tua, kaum pendahulu mereka. Seperti yang diterangkan Bung Karno, membangun kepribadian dalam kebudayaan. Ialah dengan berani mengenal diri sendiri. Membebaskan pikiran untuk membentuk imajinasi tentang diri sendiri. Melihat dunia dengan pengalaman dan terminologi sendiri. Bukan diri yang didikte oleh ketakutan demi ketakutan yang membelenggu. Pembebasan adalah kunci utama untuk membangun negeri ini.

Memoar Pulau Buru, bagi Roichatul Aswidah, Komisioner Komnas HAM, melampaui soal melacak pengetahuan. Buku ini ialah bentuk penolakan, bentuk ketidak-tundukkan pada kejahatan Orde Baru yang menghantui selama 50 tahun. Orde Baru melakukan kejahatan kepada anak bangsanya sendiri secara terstruktur dan dilegalkan.

“Ada surat perintah dan ada struktur organisasi negara yang melakukan kejahatan ini secara sistematis, meluas, dan menjadi norma. Oleh karena itu, Komnas HAM menyebut tragedi ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya.

Kejahatan dan pelanggaran HAM pasca peristiwa 65 terus terjadi dan memakan korban puluhan ribu jiwa. Seperti peristiwa Talangsari, Tanjung Priok, Trisaksi, Mei 98, Petrus, hingga persoalan kemanusiaan yang terjadi di Aceh dan Papua. Negara ini, kata Roichatul, mesti berhenti dikelola dengan cara-cara kejahatan.

Penolakan atas narasi sejarah yang dibangun Orde Baru secara sepihak juga diutarakan oleh Naomi Srikandi, seorang seniman teater dan aktivis perempuan. Tak dipungkiri, sulit bagi anak muda yang tumbuh tidak di era Orde Baru untuk membayangkan peliknya kehidupan politik dan sosial pada masa tersebut. Baginya, sebagai orang muda yang baru belajar tentang sejarah, cara terbaik ialah ikut terlibat secara personal dengan cerita sejarah yang dibaca atau dipelajari.

“Saya ikut terlibat dalam cerita Pak Hersri di Pulau Buru. Jika hanya membaca, saya tidak mendapatkan apa-apa. Melalui buku ini saya mengasah kemanusiaan saya,” ucap Naomi.

*Juga dimuat di Brikolase

Politik Kelas Menengah di Kota Menengah Indonesia



Indonesia cenderung dimengerti melalui Jakarta. Melalui birokrasi dan mata rantai yang bertumpu kepada institusi negara. Riset tentang kelas menengah ini mengembalikan pemahaman akan Indonesia yang tidak melulu dipahami dari Jakarta melainkan dari kawasan lokal yang jauh dari logika negara. Menggeser lokal menjadi kota. Menggeser pemahaman akan Indonesia ke garis kelas sosial masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Cornelis Lay dalam Seminar dan Diskusi Buku Kelas Menengah di Kota Menengah di Gedung Seminar FISIPOL UGM pada 24 Februari 2016 lalu.

Selain Cornelis Lay, hadir di sana Gerry van Klinken sebagai peneliti dan penyunting buku tersebut. Menurut van Klinken, kelas adalah alat intelektual untuk berpolitik, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan melanggengkan kekuasaan informal di kota menengah. Kelas menengah di kota menengah Indonesia pada dasarnya mendukung demokrasi dan desentralisasi, tapi menolak pasar bebas. Mereka juga cenderung bersepakat dengan model otoritarianisme dengan menjaga jaringan yang bersifat patron-klien dengan pemerintah kota.

“Kelas menengah ini cenderung mengontrol arus perburuan rente dengan negara (pemerintah kota) untuk agenda politik mereka,” ujar van Klinken.

Lay menambahkan, dimensi kelas menengah di kota menengah membutuhkan ruang-ruang representasi bagi mereka. Ada simbol-simbol sosial yang dipakai sebagai penanda kelas sosial, seperti sepeda motor atau kulkas. Kelas menengah cenderung berpenampilan modis dan sekaligus menjadi umat yang berTuhan dengan baik. Misal, pasar adalah panggung bagi kelas menengah untuk menampilkan diri mereka sebagai kelas yang menguasai kota provinsi. Atau, ke gereja biasanya memakai baju-baju baru. Pasar dan gereja menjadi ruang-ruang representasi bagi kelas menengah di kota menengah.

“Ciri lainnya ialah bercita-cita menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hampir setiap rumah di Kupang memiliki salah satu anggota keluarga berprofesi PNS,” ungkap Lay.

Kelas menengah menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan kultural. Kekuasaan dibangun cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor informal seperti etnisitas, agama, kekerabatan, dan faktor kedaerahan. Cita-cita menjadi PNS adalah bagian dari capaian menggapai negara.

“Dengan begitu mereka dapat mengontrol arus perburuan rente seperti uang, pengetahuan (menyekolahkan anak ke Pulau Jawa), dan kekuasaan resmi (birokrasi),” tutup van Klinken.


*Juga dimuat di Brikolase

Kenapa Orang Bosan dengan Kecepatan?


Revolusi Internet 2.0 yang memungkinkan pengguna internet (media dan sosial media) berbagi konten kapan dan di mana saja dalam hitungan detik. Selama 24/7 orang terhubung dengan internet tanpa jeda. Waktu dan kecepatan pun menjadi tolak ukur seseorang untuk dapat dikatakan terkini dan terdepan, dua kata sakti-mandraguna dalam kajian media baru kontemporer. Alhasil, arus baru informasi dari televisi, media cetak, radio, dan internet berputar tanpa henti.

Di tengah perputaran jutaan informasi yang cepat ini, orang-orang kemudian menjadi jenuh dan lelah. Tidak semata-mata karena kecepatan yang tak selalu terkejar, tapi juga pada persoalan akurasi antara fakta dan opini, orisinalitas, dan tata bahasa informasi yang disajikan tidak proporsional, serampangan, dan jauh dari etika pemberitaan media siber.

Pindai.org, salah satu ruang publikasi kolektif untuk liputan dan analisis jurnalistik yang disajikan secara kritis dan mendalam meluncurkan buku Narasi: Antologi Prosa Jurnalisme di Lembaga Indonesia Prancis Yogyakarta pada Sabtu, 13 Februari 2016 lalu. Hadir di sana Andreas Harsono (wartawan dan peneliti Human Rights Watch) dan Nezar Patria (wartawan dan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Online). Di tengah sekitar 100 peserta diskusi, pembicara membincangkan masa depan jurnalisme naratif di tengah tren media baru dan gempuran informasi yang semakin sulit diverifikasi.

“Jurnalisme naratif atau jurnalisme santai semakin disukai karena memiliki keterikatan lebih dengan pembaca. Orang-orang bisa menikmati karena menyajikan cerita yang utuh dan berkaitan langsung dengan fakta sosial,” ujar Nezar Patria.

Masa depan jurnalisme naratif pada media online dipandang menjanjikan berhubung media online memiliki kelebihan: ruang yang tak terbatas (unlimited space), kontrol pembaca/audiens (audience control), penyimpanan dan perolehan kembali (storage and retrieval). Selain kelebihan ini, media online yang bersifat multiplatform dapat memuat berbagai bentuk konten (tulisan, gambar, suara, gambar dan suara) sangat mendukung perkembangan jurnalisme naratif agar berkembang pesat di Indonesia.

Di tengah berbagai bencana media, seperti kolapsnya media cetak konvensional dan konten informasi pada media online yang tak terkontrol, jurnalisme naratif memungkinkan untuk mengambil alih menyediakan konten yang lebih bermutu, bagus, dan berpengetahuan.

“Jurnalisme naratif memberi peluang untuk melahirkan penulis-penulis hebat. Yang ditakuti dari Amerika Serikat itu bukanlah militeristiknya, tapi penulis-penulis hebatnya,” pungkas Andreas Harsono.


*Juga dimuat di Brikolase

IPT 65: Mengadili Dusta Sejarah




International People’s Tribunal for Indonesian 1965 Crimes against Humanity (IPT 65) yang digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015 lalu ialah demonstrasi menyerupai pengadilan rakyat yang menuntut keadilan bagi korban tragedi 1965 dalam dan luar negeri. Hakim-hakim pada pengadilan rakyat ini menyimpulkan sementara bahwa terjadi kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia pada periode 1965 terhadap mereka yang dituduh komunis. Keputusan akhir majelis hakim akan diumumkan pada Maret mendatang. Keputusan ini penting guna menjadi dasar pengungkapan kebenaran dan kerja-kerja ke depan untuk meyakinkan pemerintah Indonesia menuntaskan persoalan 1965 dengan bermartabat.

Usaha meyakinkan itu tidak berhenti pada pengadilan rakyat semata di Belanda, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di ruang Teaterikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi, perbincangan tentang IPT 65 diselenggarakan pada siang yang terik oleh Pers Mahasiswa RHETOR, Sosial Movement Institute, dan Front Perjuangan Demokrasi pada 18 Februari 2016 lalu. Hadir di sana Aboeprijadi Santoso (IPT 65) dan Elisabeth Ida (seniman). Acara dibuka dengan pemutaran film pendek dokumenter karya Elizabeth Ida yang menyorot orang-orang yang tak bisa pulang ke Indonesia pascatragedi 1965. Awal tahun 60-an, mereka berangkat ke luar negeri untuk belajar atas suruhan Presiden Sukarno, ada juga sebagai delegasi dari Partai Komunis Indonesia. Ketika suhu politik nasional memanas, paspor mereka tidak berlaku, ketika Jenderal Suharto menjabat pucuk pemerintahan, paspor mereka dicabut. Cerita luntang-lantung di negeri orang pun dikisahkan dengan getir dan diam.

“Ada yang terpaksa menjadi warga negara Belanda, ada juga yang hanya berani menatap pantai Indonesia dari kejauhan di Singapura,” cerita Elizabeth Ida.

Pengadilan rakyat ini tidak memiliki kekuatan formal dalam sistem hukum nasional maupun internasional, tetapi lebih kepada tanggung jawab moral dan sejarah sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Pengadilan ini menargetkan rekonsiliasi nasional berdasarkan kebenaran pascaputusan majelis hakim IPT 65. Kebenaran sejarah menjadi titik tolak guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pelanggaran HAM di Papua dan Aceh.

“Kita sedang mengadili dusta. Karena jika tidak, dusta ini akan terus turun-temurun diidap oleh bangsa kita,” ujar Aboeprijadi Santoso.

Aboeprijadi mencontohkan model rekonsiliasi yang dilakukan oleh warga Jembrana, Bali, yang berbasis pada budaya lokal. Di Jembrana terdapat kuburan massal korban tragedi 65. Pada kuburan massal ini, tak seorang pun dikuburkan melalui prosesi ngaben (membakar mayat) ketika orang meninggal. Ketiadaan ngaben membuat masyarakat ini jadi tak nyaman, merasa dihantui berbagai perasaan bersalah. Ketidaknyamanan dan ketakutan ini menyatukan masyarakat guna menggali kuburan massal tersebut, lalu menguburkan ulang korban tragedi 65 secara manusiawi.

“Kita butuh rekonsiliasi menyeluruh, rekonsiliasi nasional,” pungkas Aboeprijadi.*

*Juga dimuat di Brikolase