Tuesday, 28 October 2014

Politisi ‘Playboy’: Analisis Skizofrenia Politik Atas Manuver Politisi Kutu Loncat

Abstrak: penelitian ini membahas manuver politik para politisi yang dikenal sebagai politisi kutu loncat (berpindah-pindah partai politik) menjelang pemilihan umum 2014. Fenomena ini dilihat tidak semata-mata sebagai strategi meraih kekuasaan secara pragmatis. Lebih dari itu, ia adalah gejala kecenderungan nomadisme politik dan skizofrenik politik, yaitu kecenderungan aktor politik konsisten untuk tidak konsisten. Alasannya ialah inkonsistensi dianggap sebagai proses pembebasan diri (self emancipation) dari kungkungan dan dominasi sistem politik, serta pada saat yang sama juga sebagai bentuk ejekan terhadap diri (mocking himself) dari pilihan politik yang diambil. Jenis penelitian ini ialah kualitatif interpretatif, mencermati fenomena politisi kutu loncat kemudian menginterpretasikannya dengan dibantu kerangka pikir skizofrenia politik ala Deleuze dan Guattari.

Kata Kunci: skizofrenia politik, skizoanalisis, Hary Tanoe, kutu loncat

Pendahuluan
Tidak berlebihan jika dalam politik dikenal adagium bahwa politik selalu tampil dengan wajah ganda: wajah bijaksana sekaligus licik; wajah jujur sekaligus penuh tipu daya; dan wajah moralis sekaligus amoralis. Dua wajah ini ditentukan oleh aktor yang membangun politik. Aktor yang buruk, berpikiran kotor dengan hasrat tak terbendung berserakan pada partai-partai politik. Begitu juga, aktor yang punya kerendahan hati, ketulusan moral, dan kesederhanaan hidup bukan tidak ada dalam politik Tanah Air. Hanya saja, menyimak praktik politik akhir-akhir ini kita kerap disuguhi atau bertatap muka langsung dengan aktor politik yang cenderung tampak horor dan rakus. Lebih-lebih menjelang pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, kerakusan ini dirayakan tepat di depan hidung kita. Tak kaget lagi, proses pembusukan politik pun terjadi dimana-mana.

Menjelang pemilihan umum, kita menyaksikan partai politik dan aktor politik melakukan berbagai upaya, langkah, dan manuver dalam rangka meraih kemenangan politik. Demi kemenangan ini berbagai cara pun boleh dipakai (anything goes) oleh partai politik dan aktor politik di dalamnya. Tidak hanya menjamurnya partai politik baru dengan ideologi yang diusung nyaris seragam. Akan tetapi, kita juga menyaksikan ada ratusan ribu aktor politik baru yang berlaga ‘mengadu nasib’ dalam pemilihan legislatif April 2014 lalu. Tantangan besar pun hadir, yakni persaingan semakin ketat dalam memperebutkan kursi kekuasaan di parlemen. Beragam cara pun dilakukan oleh aktor dan calon aktor demokrasi. Mulai dari cara-cara terpuji hingga cara-cara yang tidak senonoh untuk bersaing dan memenangkan hati rakyat.

Dari beragamnya cara yang dipakai untuk meraih kemenangan itu, fenomena atau manuver aktor demokrasi yang berpindah partai politik menjadi jamak disaksikan. Orang-orang menyebut fenomena ini sebagai politisi kutu loncat, yakni politisi atau aktor demokrasi yang kerap berganti ‘baju’ partai politik. Konon, tujuannya menyalurkan hasrat untuk meraih kekuasaan dengan cara pragmatis. Fenomena politisi kutu loncat akhir-akhir ini semakin kerap kita saksikan. Biasanya, menjelang pemilihan umum aktor demokrasi semakin ‘berani’ memperlihatkan ‘belang’ mereka kepada publik. Dengan memanfaatkan segala sumber daya dan jaringan, melompat dari ‘dahan’ satu menuju ‘dahan’ yang lain pun menjadi biasa dan wajar. Tak lagi peduli ideologi serta platform partai politik tujuan. Dimana ‘dahan’ yang nyaman untuk bergantung, bisa dikatakan, di sanalah tujuannya –untuk sementara.

Mencermati lebih lanjut fenomena kutu loncat dalam wajah politik akhir-akhir ini, agaknya tak bisa dilepaskan dari manuver politik taipan media Indonesia, Hary Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe (HT) (id.berita.yahoo.com, 10 Maret 2014). Hanya dalam kurun waktu sekitar empat tahun (2011 hingga 2014) sudah dua kali HT ‘meloncat’ dari partai politik satu ke partai politik lainnya (tempo.co, 25 Februari 2013). Bahkan, belakangan HT yang tadinya bakal calon wakil presiden berpasangan dengan bakal calon presiden Wiranto yang diusung Partai Hanura, berseberangan arah dengan Wiranto dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelang pemilihan presiden 2014 ini. Wiranto condong kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sementara HT condong kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (pemilu.tempo.co, 23 Mei 2014).

Sebenarnya fenomena politisi kutu loncat ini sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Tidak saja HT yang disebut-sebut sebagai pendatang baru dalam kancah politik Tanah Air (news.okezone.com, 9 November 2011) yang melakukan manuver politik kutu loncat. Beberapa aktor politik yang boleh dikenal sebagai politisi cukup senior juga melakukan hal serupa. Sebut saja, Malkan Amin, Mamat Rahayu Abdullah, dan Enggartiasto Lukita adalah tiga politisi senior dari Partai Golkar yang bergabung dengan Partai Nasional Demokrat. Selain itu, ada juga Jeffrie Geovani dari Partai Amanat Nasional melompat ke Partai Golkar serta politisi Partai Hanura Akbar Faizal pindah ‘dahan’ menuju Partai Nasional Demokrat. Lainnya, seperti politisi Partai Hanura yang cukup vokal, Fuad Bawazier, memilih mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan alasan kecewa karena Partai Hanura dan Wiranto mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (pemilu.tempo.co, 23 Mei 2014). Yang cerita petualangnya lebih seru ialah Maiyasyak Johan. Dia meninggalkan posisinya di DPR sebagai wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan. Lucunya, hanya dua minggu dia berlabuh pada Partai Nasional Demokrat. Terungkap kabar jika Maiyasyak ternyata sudah pindah lagi ke Partai Golkar (merdeka.com, 12 Februari 2013).

Manuver politik macam begini jelas bukanlah manuver politik yang mengesankan dan jauh dari beradab, entah bagi publik sebagai konstituen yang sudah, tengah, dan akan memberi mandat kepada wakil mereka, maupun bagi partai politik sebagai ‘dahan’ bergantung aktor politik (untuk tidak menyebut sebagai lapangan pekerjaan). Fenomena politisi kutu loncat dalam banyak cerita cenderung mengecewakan rakyat sebagai pemberi mandat politik. Juga, tak kalah mengecewakan dan cenderung menjadi bahan olok-olok dalam lingkup partai politik. Asumsinya, dewasa ini ada kesan bahwa kita mengalami defisit aktor politik yang mumpuni dan bertanggung jawab atas segala pilihan yang sudah dibuat sejak awal melangkah ke dalam ranah politik. Serta, nyaris benar –meski tak bermaksud menyamaratakan-, bahwa partai politik entah itu sebagai mesin politik maupun sebagai lembaga pendidikan politik mandul dalam melahirkan sistem politik yang arif bagi rakyat dan bagi demokrasi sekaligus meranggas karena tak mampu melahirkan negarawan untuk bangsa ini. Yang dilahirkan justru subjek-subjek atau aktor-aktor yang haus kekuasaan, pragmatis, dan cenderung oportunis.

Tulisan ini ingin mengkaji fenomena aktor demokrasi yang ‘dinilai’ sebagai aktor pragmatis, oportunis, dan haus kekuasaan yang dikenal dengan sebutan politisi kutu loncat dalam pespektif skizoanalisis. Di balik menjamurnya fenomena politisi kutu loncat, yang menggelitik ialah apakah mereka benar-benar haus akan kekuasaan? Atau ada hal lain yang dikejar-kejar selain jabatan dan kuasa dengan konteks sosio-politik Indonesia kekinian? Kajian ini mencoba sedikit keluar dari kajian mainstream tentang fenomena kutu loncat dengan memakai pisau analisis skizofrenia politik dari Gilles Deleuze dan Felix Guattari dalam Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (1972/1985). Jenis penelitian ini ialah kualitatif interpretatif, mencermati fenomena politisi kutu loncat kemudian menginterpretasikannya dengan dibantu kerangka pikir skizofrenia politik ala Deleuze dan Guattari.

Saved the Nation by Spydom: Intelligence Reform to be More Inclusive in Indonesia’s Democratic

Introduction
On its journey, the concept of security including intelligence security, it could easily have been for the state, social society, communities as well as individual experiencing shifting intellectual argument around the concept of security. Keliat (2005: 64) said, it as the process of renorming (renormalization process). The process of renorming in essence rises in a proposition to desacralized sovereignty against meaning attached to state. The demand to ask for responsibility of the state to protect its citizens. Besides, there are also prosecution of sovereignty individual and obligations state to protect. In this sense, no longer allowed that intelligence security –it is a part function of state- like intelligence activities who takes down lives of citizens, over authority or borrow ‘on behalf of’ authority of the state. If this condition occurred ascertainable will happen excessive restrictions on civil liberties and woken up what is known as the state intelligence, the state of being full of spies upon its citizens.

It can be understood that clandestine activities very helpful for nation-state to endure and maintain their sovereignties of numerous threat aspects of our life. Defense nation-state could not be separated of intelligence activities. Referring to information services work for the implementation of relevant method and security interests to pursue a policy of national governments and to deal with the actual and potential adversaries than with the success and perhaps more effective (Shulsky and Schmitt, 2002: 3; Suryohadiprojo, 2005: 72). However, post World War II, intelligence activities not limited to gathering information. Intelligence also actively engage in the ruined or disrupted elements to form an opponent the power in the community. Mainly because of post Cold War, the battle of and attacks inter-countries no longer problems militery merely, problems and the non-conventional threat more through (including analysis, information judgment, and approximate) and cooperation with intelligence become more something powerful rather than only problem of ordnance (Bhakti, 2005: 1). This essay summarizes how strategy of lntelligence reform could touching civil society in their work without then threatening between with each other. Civil society who promotes human rights and civil supremation (human security) faced with intelligence activities that apt to neglect of human rights and civil supremation. The two eyes which is hate each other and othering else.

Intelligence Reform as An Undoubtedly
Along with the increasing degree of community engagement in policymaking -specially on concept of modern state with idea of nationalism, sovereignty the people, and democracy- state inevitably should reform himself if not want stamped as a weak country (weak state) because not to involve and integrate public, they called it as outhoritarian and fascists. Also on the contrary, the state of being strong (strong state): the state of being managed in a peaceful democratic with domestic political (Buzan and Little, 2000: 251). Nevertheless, was doing no do a weakening against the country. However, state with a solid role is still needed, especially for countries with new democracy concept which is seeking form. Most civil society needs presence solid state to provide rules (role of law and law enforcement) to safeguard existence of them.

The intelligence activities, not uncommon intelligence stamped as an institution which anti-democracy and human rights-abusing – legacies of New Order era. It is unimpossible intelligence abused for political purposes partisan considering we do not have a culture political competition of being civilized (Jemadu, 2005: 189). These were somewhat can be observed from competition of political parties that is tinged by ideological issues which could not inclusive, spatially exclusive. Hence, mastery of the intelligence services by one party or group of and that is not known by the public will cause the risk of abuse the function of being a partisan intelligence for political purposes. In addition, also pertaining to control and oversight against intelligence and their activities. In democratic countries like Indonesia, restraint, purpose oversight, and accountability from lntelligence intended to lntelligence not being ‘overlord’ on within itself (self-tasking intelligence) could have been ‘jumawa’, arrogant, and follow megalomaniac syndrome.

The position of intelligence is centrality in the development of human civilization, cannot be separated from the role of its as the blind side of decision making for the president. Intelligence also become part of a principled early warning system the emergence of self and thorough information system that can be used for the benefit of all decision-making, especially in the field of security. The oversight to intelligence then it needs to ensure the occurrence of an equilibrium between security and freedom –privacy and civil supremation- as two basic needs of modern society.

Because of, reform of the intelligence services being important and urgent. Considering the position of intelligence as justification from the presence of the state, rasion d’etre, having a new idea from of especially the intellectual, with ‘legowo’ (kind of heart) to reforming themselves. This is not purely because demands for the sake of consolidation of democracy in Indonesia more than that the intelligence services also needs to look up in global terms that they have a challenge much greater in an international scale, it could easily have been in the aspect of quality as well as a challenge intelligence performance and because of a change of strategy and the strain of the world in the era of informational devices today.

Democracy: Linking Intelligence to Civil Society
Consideration national security cannot be separated from the context of consolidation of democracy is evident in Indonesia as democratic state. To be noted that the process established of democracy in Indonesia occurring concurrently with the appearance of the threat to national security involving groups radical domestic who cooperate or has ties ideological by actors non-goverment on international level. Challenges faced by Indonesia is how to build intelleigence institutional -as the need for security- not contrary to the principles of democracy, civil supremation, and human rights had the place of honor in human civilization (Jemadu, 2005: 184; Lay, 2005: 215). Amid global terrorism threat current, professional intelligence is needed by every country which democracy is not yet establish and is still developing countries. Besides, as critized by many scholars reform of intelligence, the shadow about practices lntelligence in New Order was so strong full of suspected and not be trusted from society.

The formation of the intelligence services for the sake of national security can be understood as part of efforts to state-building so that function is the power and control the state more effective. Assume, intelligence reformist can be created within the state democratic, suppose only be able to support the process of consolidating democracy in Indonesia. One of the important elements in this is a harmonious relationship between the state and civil society in order to promote social goals purposes, especially in public administration and the security of the national security (human security). Basically, countries and civil society both have interests and engage in public spheres; both have conception about political power which often does in line: a state always stressed face coercive power and dominative, while civil society always promoting terms of political equality and control the public on power.

The ideal relations between states and civil society is complementary because by normative and moral both pursue the society as a whole. The state requires of civil society, not all problem countries can be solved by the state was otherwise. By as they needed each other, in the biggest democracies progress which one should brings positive effect for the other one. The problem of reform of intelligence is, countries tend to always make the effort to strengthen controls and oversight of a range of activities a society considered suspicious and jeopardized national security at a particular time. While civil society more strives for security which could humanism and civil supremation (human security) (Paris, 2001: 98-99). Then it seems paradoxical between one thing and another.

Nevertheless, not that reform of intelligence being contra-production with the consolidation of democracy in Indonesia. In establishing effective control mechanisms on intelligence, Indonesia could follow practices is commonly done in the countries that have dogged democracy themselves. In countries like England, United States, Australia the intelligence and supervised tightly by parliament and by civil society especially NGOs are active in human rights issues and mass media that are ready to reveal authority given to a revolt of intelligence. Indonesia already building democratic institutions, such as a political party, parliament, independent media and civil society that is no longer any barrier to the government should also establish mechanisms to control the same. Indonesia can adopt what democracy in countries advanced known to the principle of supervision quilted (multilayered oversight): any layers oversight are part of other layers that which is constituted in high-rise buildings into four layers (ethics profession, executive, parliament, and civil society). The oversight program is not stand alone but are joined each others circularly from the other. Stratified is placing intelligence surveillance countries at the center of a circle with the aim to ensure accountability, political, and improving the law, and the finance (Jemadu, 2005: 211; Lay, 2005: 261, dan Widjajanto, 2005: 289).

Conclusion: Intelligence Reform Is An Inclusiveness Project
This description is not must have the contradiction between the creation or reform the intelligence services with consolidating democracy in Indonesia that is inclusive. Most important is the function intelligence in accordance with certain terms as stand up of principle rule of law, development of civil society, and tight mechanism by parliament and by civil society. It is not easy to achieve a perfect harmony between the intelligence services who works in secret to the principle of democracy prioritising openness and accountability, especially with the will and demanding of human security is more human and giving priority liberty as well as homage or respecfull to human rights.

We needest political will from every party especially the government to does not sacrifice of democracy and human rights with argument of national security which are often deliberately made the definition is floating so as to be easily manipulated. Democracy wants to have fragmentation and distribution power balance so that existing powers shall flow with a mechanism of checks and balances. According this argument, the intelligence services not only should fragmented in various organization based on specific function, but also to be done by an agency that also of diverse specific function.

Oversight mechanism by civil society aimed to build mechanism protection residents strong and prevent efforts raising systematic who made citizens as a subject intelligence activities. Citizens, in some degree, having the immunity of intelligence activities. The immunity rights should be strengthened by state through the formation of protection residents mechanism. This mechanism could do with two ways namely empower back customary local administrative experience in the New Order, standardized and apply community policing community mechanism that allows citizens to actively consolidate social and critically emancipation. Thus, intelligence reform expected not just walk in parliamentary oversight, as political landscape, but also entrenched and interwoven with strong and along the people civil society.


Bibliography
Bhakti, Ikrar Nusa. 2005. “Intelijen dan Keamanan Negara” dalam Reformasi Intelijen Negara. Andi Widjajanto (Ed.). Pacivis and FES: Jakarta.
Buzan, Barry and Little, Richard. 2000. International System in World History, Remaking the Study of International Relations. Oxford University Press: New York.
Jemadu, Aleksius. 2005. “Reformasi Intelijen dalam Konteks Konsolidasi Demokrasi di Indonesia” dalam Reformasi Intelijen Negara. Andi Widjajanto (Ed.). Pacivis and FES: Jakarta.
Keliat, Makmur. 2005. “Negara, Globalisasi, dan Intelijen” dalam Reformasi Intelijen Negara. Andi Widjajanto (Ed.). Pacivis and FES: Jakarta.
Lay, Cornelis. 2005. “Menjaring Bayang-bayang: Dilema Masyarakat Intelijen dalam Masyarakat Demokratis” dalam Reformasi Intelijen Negara. Andi Widjajanto (Ed.). Pacivis and FES: Jakarta.
Paris, Roland. 2001. Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?. International Security, Vol. 26, No. 2, pp 87-102.
Shulsky, Abram N and Schmitt, Gary J. 2002. Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence. Third Edition. Brasseys: Washington DC.
Suryohadiprojo, Sayidiman. 2005. Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Widjajanto, Andi. 2005. “Intel Juga Manusia; Bisa Direformasi!” dalam Reformasi Intelijen Negara. Andi Widjajanto (Ed.). Pacivis and FES: Jakarta.






Friday, 30 May 2014

Perempuan ‘Seksi’ dalam Jaring Korupsi Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Korupsi Ahmad Fathanah pada Portal Berita Tempo.co

Pendahuluan

Menyimak pemberitaan seputar perempuan dan kasus korupsi selama tahun 2011 hingga 2013, beberapa nama perempuan terseret ke ‘meja hijau’. Indonesia seolah-olah gempar, tak percaya bahwa perempuan “mereka” (baca: negara dan laki-laki), ‘tega’ dan ‘mampu’ menyuap serta menerima suap sebagai praktik korupsi, yang ‘biasanya’ jamak dilakukan oleh laki-laki. Pemberitaan keterlibatan perempuan dalam praktik korupsi ini menenggelamkan berita nasional di Indonesia. Sebut saja kasus penyuapan jaksa oleh Artalyta Suryani, kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia oleh Nunun Nurbaeti dan Miranda Swaray Goeltom, kasus pembobolan dana nasabah Citibank oleh Malinda Dee, kasus suap proyek Wisma Atlet yang melibatkan Mindo Rosalina Manulang, Angelina Sondakh, dan Yulianis, kasus korupsi pengadaan alat kesehatan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah. Para perempuan ini terlibat tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai operator untuk mengamankan koruptor (laki-laki, dan perempuan?) dari jeratan hukum (Amiruddin, 2012: 98) . Hal yang menarik sekaligus janggal dari pemberitaan kasus ini ialah terkuaknya sisi kehidupan pribadi dan gaya hidup mereka. Seperti, merek-merek barang yang dikenakan, operasi payudara, cat warna rambut, harga tas, jilbab, merek kacamata, sepatu dan lipstik, serta jadwal malam minggu mereka. Lebih dari itu peran mereka sebagai ibu sekaligus pejabat publik juga dipreteli dari (seharusnya) sebagai pengayom keluarga dan masyarakat justru dikontraskan sebagai koruptor dan penjahat negara.

Sebaliknya, hal ini hampir tak pernah terjadi pada pemberitaan mengenai penyuap atau koruptor laki-laki. Dalam kasus korupsi Ahmad Fathanah misalkan, keterlibatan banyak perempuan di dalamnya, seperti, Maharani Suciyono (mahasiswi), Vitalia Shesya (model), Ayu Azhari (artis), Sefti Sanustika (istri Ahmad Fathanah), Tri Kurnia Puspita (penyanyi), Dewi Kirana (penyanyi dangdut Pantura) tidak kemudian menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kedirian atau penampilan Ahmad Fathanah, entah itu sebagai pengusaha, sebagai suami maupun sebagai ayah. Melainkan, yang mendapat sorotan lebih mengenai diri dan kedirian justru para perempuan yang menjadi saksi dari kasus korupsi Ahmad Fathanah ini. Penggambaran pemberitaan tentang perempuan yang berada dan terlibat dalam jaring kasus korupsi menarik dicermati lebih lanjut. Karena, model pemberitaan atas kasus korupsi –yang merupakan kasus serius dan merugikan banyak orang- menjadi pemberitaan yang seolah-olah mirip infotainment yang remeh temeh, rumor tentang kehidupan pribadi, dan ‘menarik tapi tidak penting’ karena tidak terkait dengan kepentingan publik (Carter, 1998: 226) . Model pemberitaan macam begini, alih-alih mengharapkan adanya idealisme yang berpihak kepada perempuan, justru cenderung menjerumuskan ke dalam wacana subordinasi dan stereotipe terhadap perempuan melalui pergunjingan atas tubuh dan gaya hidup (Amiruddin, 2012: 100) . Pemberitaan tidak lagi fokus pada kasus korupsi, akan tetapi justru berbelok kepada hal-hal yang sifatnya gosip belaka. Jika sudah demikian, akan ada hal-hal penting yang (sengaja) ‘di/tertelantarkan’ dalam pemberitaan tersebut; seperti, pembaca atau rakyat tidak lagi merasa dirugikan akan praktik korupsi serta ‘proyek’ atas paham “ibuisme dan pengiburumahtanggaan” akan semakin masif diwacanakan dalam media berhubung ruang publik dan politik dinilai ‘tidak tepat’ bagi perempuan.

Menariknya, posisi para perempuan dalam kasus ini bukanlah tokoh sentral yang merampok uang dan merugikan rakyat. Para perempuan ini adalah saksi atas kasus korupsi Ahmad Fathanah. Mereka adalah pihak-pihak yang dialiri uang dan barang mewah lainnya hasil dari pencucian uang yang dilakukan oleh Ahmad Fathanah. Akan tetapi, fakta media memberitakan justru merekalah yang diberitakan, dinarasikan, dan digambarkan secara berlebihan, sensasional, mendalam, dan terkesan di luar konteks berita atau kasus utama. Hal ini menimbulkan implikasi yang tak sederhana. Seperti, penelusuran informasi yang melibatkan kerabat, tetangga, ataupun pedagang yang ngetem di sekeliling rumah mereka, yang notabene tak mengerti duduk perkara kasus ini. Informasi yang beredar pun kemudian melebar kepada hal-hal di luar kasus korupsi dan pencucian uang sebagai sentral utama. Seperti, persoalan anak, mertua, aktivitas di dalam rumah (hangout), dan seterusnya. Hal ini kemudian ditambah dengan kecilnya peluang bahkan tak ada ruang bagi para perempuan sebagai saksi ini untuk membela diri atas pemberitaan yang terkesan tak cover both side, tak ‘seimbang’.

Dalam kasus korupsi (suap impor daging sapi) Ahmad Fathanah ini, pewacanaan marginalisasi perempuan dalam pemberitaan kasus ini penting dicermati lebih dalam. Ketika kasus Ahmad Fathanah dan keterlibatan banyak perempuan di dalamnya booming, berimplikasi pada gerakan feminis dan perjuangan perempuan (seperti; hak-hak, kesetaraan, dan seterusnya) rontok dan luluh lantak begitu cepat. Hal ini dikarenakan pemberitaan yang tersebar luas menggambarkan bagaimana perempuan di sekeliling Ahmad Fathanah ‘patut’ menjadi ‘korban’ dan memang ‘begitu adanya’. Dengan kata lain, pemberitaan yang terjadi menggambarkan para perempuan ini sebagai sosok yang sangat tidak mengesankan. Para perempuan ini digambarkan sebagai perempuan ‘mata duitan’, janda yang tak berdaya dan bisa dibeli, ‘ayam kampus’ yang innocent, selebriti yang ceroboh, istri muda yang tidak rasional, pedangdut ‘saweran’, serta stereotyping dan citra subordinatif lainnya. Jika sudah demikian, akan ada hal-hal penting yang (sengaja) ‘di/tertelantarkan’ dalam pemberitaan tersebut; seperti, pembaca atau rakyat tidak lagi merasa dirugikan akan praktik korupsi serta akan semakin masif diwacanakan di dalam media bahwa ruang publik dan politik dinilai ‘tidak tepat’ bagi perempuan.

Tempo.co: Aparatus Ideologi

Portal berita Tempo.co (tempointeraktif.com) merupakan salah satu online media yang tak putus-putusnya memberitakan kasus korupsi Ahmad Fathanah sejak awal 2013 hingga sekarang –setidaknya hingga vonis hukum bagi Ahmad Fathanah dijatuhkan. Tempo.co memberi tanda hashtags terhadap kasus ini, sebagai kasus penting, populer, trending topic, dan tentu saja tidak sedikit pembaca yang penasaran akan kelanjutan cerita kehidupan Ahmad Fathanah dan para perempuan di sekelilingnya. Portal ini merupakan pionir portal berita, sejak 1995 hadir menjawab kebutuhan yang mampu menyajikan informasi yang akurat, sesuai tagline mereka “enak dibaca dan bisa dipercaya”.

Tempo.co merupakan salah satu bentuk konvergensi media dari Tempo Media Grup yang merajai pemberitaan tanah air, khususnya dalam format laporan panjang dan majalah berita. Dalam perjalanannya, Tempo.co banyak mengalami pembenahan. Pada 2008, portal berita ini tampil dengan wajah baru dan sajian berita yang berkualitas. Sepanjang 2009 dan 2010, Tempo.co telah berkembang lebih jauh. Dari sisi jumlah berita yang ditampilkan, misalnya, kini rata-rata jumlahnya sehari telah mencapai 300 berita. Jumlah pengunjung pun meningkat pesat. Catatan Google Analytics menyebutkan bahwa sepanjang 2010 terjadi peningkatan jumlah pengunjung Tempo.co sebesar 190 persen, yaitu dari rata-rata 1 juta pengunjung naik menjadi 3,5 juta pengunjung per bulan. Sementara itu, jumlah halaman yang dibuka oleh satu pengunjung juga mengalami peningkatan menjadi 11 juta halaman per bulan. Yang menarik pendapatan iklan Tempo.co pada 2010 ikut mengalami peningkatan sebesar 26%. Pada 2011, Tempo.co meraih Silver Award “The Best Mobile Media 2011” dari Asian Digital Media Award. Hal ini tidak terlepas dari tren akses media mobile yang menghendaki pengembangan aplikasi yang bisa diakses via telepon seluler, BlackBerry, iPhone, iPad, dan tablet Android .

Tempo.co sebagai berita internet memiliki karakter berbeda dengan Majalah Tempo maupun Koran Tempo. Perbedaannya terletak pada model pemberitaan. Jika pada majalah dan koran, Tempo lebih cenderung menampilkan berita yang tidak hanya lugas, tetapi juga dalam dan menyeluruh. Hal ini berbeda dengan portal berita Tempo.co yang menampilkan berita singkat, tidak lengkap, bersambung pada berita selanjutnya, dan jelas saja tidak sedalam dan selengkap pada majalah dan koran Tempo. Karakter ini memang kemudian menjadi ‘genre’ baru dalam fenomena atau tradisi media baru (new media atau media online ) di Indonesia, meski tidak semuanya. Karakter ini dikehendaki karena berita-berita yang tampil pada portal web tidak berumur panjang. Dengan kata lain, model berita di portal web berdasarkan tempo waktu, bisa per detik atau bisa per menit. Hampir setiap berita pada portal web dapat diperbaharui sesuai perkembangan informasi terbaru dalam hitungan detik atau menit.

Dewan Pers dalam Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber menjelaskan dalam bagian (2) Verifikasi dan Keberimbangan Berita dalam butir (c) syarat ke (4) menjelaska media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir pada berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Sementara butir (d) menjelaskan bahwa setelah memuat berita dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

Tempo.co (media) sebagai konstruksi sosial (socially contructed) memberikan atau menawarkan posisi dalam ideologi, yakni menawarkan subject. Posisi subjek adalah perspektif atau serangkaian makna diskursif regulatif dan tertata di mana teks atau diskursus tersebut dipahami. Subjek inilah yang harus kita ikutsertakan dalam identifikasi agar diskursus itu menjadi bermakna. Dalam mengidentfikasikan posisi subjek ini, teks mengikatkan kita aturannya: teks berusaha menggambarkan kita sebagai jenis subjek atau person tertentu. Pada posisi inilah media bekerja secara ideologis. Media menawarkan posisi yang dapat ditempati pembaca dan dalam waktu yang sama juga memberikan pembeda dengan pembaca, bahwa mereka bukan bagian yang direpresentasikan media. Media sebagai konstruksi representasi memberikan atau menawarkan posisi-posisi kepada subjek serta merekret individu guna menempati posisi tersebut (Barker, 2011: 268) .

Althusser memperkenalkan peneguhan ideologi dilakukan melalui dua konsep, yaitu, melalui Aparatus Represif Negara (Repressive State Apparatus/RSA) dan Aparatus Ideologis Negara (Ideological State Apparatuses/ISAs). Repressive State Apparatus terdiri atas lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara, seperti kepolisian, aparat militer, penjara, pengadilan, dan pemerintahan sendiri. Pengaruh aparatus ini lebih ditekankan pada wilayah-wilayah publik dan cenderung dipraktikan melalui kekerasan. Sementara Ideological State Apparatus terdiri atas beberapa institusi yang terspesialisasi seperti: melalui institusi religius dengan adanya sistem masjid atau gereja yang berbeda, melalui institusi pendidikan dengan adanya sistem sekolah umum dan sekolah swasta yang berbeda, melalui institusi keluarga, melalui institusi hukum, melalui institusi politis seperti partai politik yang beragam, melalui institusi perdagangan, melalui institusi komunikasi (seperti pers, radio, televisi, internet), melalui institusi kebudayaan seperti sastra, olahraga, seni, dan lain-lain. Pengaruh aparatus ini lebih ditekankan pada ranah privat dan individual, serta dipraktikan cenderung lebih pada ideologi tertentu. Meski demikian, yang menarik dari dua konsep ini bukan pada praktik ranah publik-privat atau kekerasan-ideologis, tapi lebih kepada bagaimana institusi-institusi ini berfungsi.

It is unimportant whether the institutions in which they are realized are 'public' or 'private'. What matters is how they function. Private institutions can perfectly well 'function' as Ideological State Apparatuses. A reasonably thorough analysis of anyone of the ISAs proves it (Althusser, 1971: 152) .

Gagasan Althusser mengenai transformasi individu menjadi subjek sebagai fungsi ideologi terjadi dalam dua hal. Pertama, mengenai interpelasi (interpellation/hailing) atau pemanggilan. Argumentasi dasarnya adalah ISAs, adalah organ yang secara tidak langsung mereproduksi kondisi-kondisi produksi dalam rakyat. Pada cara ini individu ditempatkan sebagai subjek, kita disadarkan mengenai posisi kita dalam masyarakat, kita menjadi subjek dalam dua dunia: kita adalah subjek sebagai individu dan kita adalah subjek dari negara atau kekuasaan. Subjek dan pengakuan akan posisi ini dihubungkan secara imajiner dengan kondisi dari hubungan kita dengan keseluruhan produksi makna yang ada dalam kehidupan rakyat. Althusser menyebut ini sebagai interpelasi, melalui mana seseorang akan ditempatkan posisinya dalam kehidupan rakyat. Interpelasi di sini mengkonstruksi seseorang, membentuk subjek dalam posisinya dengan rakyat dan bagaimana seharusnya bertindak. Kedua, mengenai kesadaran. Kesadaran berhubungan dengan penerimaan individu tentang posisi-posisi itu sebagai suatu kesadaran. Mereka menerima hal itu sebagai suatu kenyataan, suatu kebenaran.

All ideology hails or interpellates concrete individuals as concrete subjects, by the functioning of the category of the subject... That ideology 'acts' or 'functions' in such a way that it 'recruits' subjects among the individuals (it recruits them all), or 'transforms' the individuals into subjects (it transforms them all ) by that very precise operation which I have called interpellation or hailing (ibid, 160) .

Meski demikian, model interpelasi Althusser bekerja terkesan sederhana (simplifistik), karena konstruksi subjek sebetulnya berjalan melalui proses yang kompleks. Pertama, penyapaan atau pemanggilan tidaklah berjalan pada jalur yang tunggal secara langsung. Bahkan penyapaan atau pemanggilan paling banyak terjadi pada penyapaan yang sifatnya tidak langsung. Kedua, dengan menempatkan penyapaan secara langsung kepada subjek, seakan subjek atau pembaca tidak mempunyai otonom dan pilihan. Padahal, dalam kenyataannya subjek atau pembaca mempunyai keleluasaan bukan hanya untuk tidak menoleh ketika disapa atau dipanggil, keleluasaan bukan hanya menempatkan dirinya di antara ‘karakter’ atau aktor, tetapi juga keleluasaan untuk menafsirkan isi panggilan atau teks secara keseluruhan.

Schiller (dalam Barker, 2011: 299) mengulas kasus bahwa media cocok dengan sistem kapitalis dunia dengan menyediakan dukungan ideologis bagi kapitalisme, dan korporasi transnasional khususnya. Media dilihat sebagai kendaraan bagi pemasaran korporat, memanipulasi penonton dan menjadikan mereka sebagai pemasang iklan. Ini beriringan dengan pengakuan atas efek ideologis secara umum dimana pesan-pesan media menciptakan dan memaksa keterikatan penonton kepada status quo. Berita dalam media bukanlah cerminan realitas, melainkan ‘meletakkan realitas secara bersama-sama’ (Schlesinger dalam Barker, 2011: 276) . Berita dalam media bukanlah ‘jendela dunia’ yang tanpa perantara, melainkan suatu representasi hasil seleksi dan kontruksian yang membentuk ‘realitas’. Pemilihan berbagai hal yang akan dimasukkan ke dalam berita dan cara-cara khusus di mana ketika suatu berita telah dipilih, maka cerita yang hasil konstruksian itu tidak akan pernah netral lagi.

Ideologi dalam berita diyakini bukan sebagai akibat dari intervensi langsung oleh pemilik atau bahkan bukan suatu usaha manipulasi secara sadar oleh para wartawan, melainkan akibat dari sikap rutin dan praktik kerja para staf. Wartawan berita memberi konvensi-konvensi dan kode-kode tentang ‘bagaimana harus melakukan’, memproduksi ideologi sebagai suatu pendapat umum (common sense). Ketergantungan media kepada ‘sumber-sumber otoritatif’ mengakibatkan reproduksi ‘pendefinisi primer’ media, yang menilai kelayakan berita. Dalam menerjemahkan definisi primer berita, sebuah media –sebagai pendefinisi sekunder- mereproduksi ideologi yang berasosiasi dengan pihak berkuasa, mendukung ideologi dominan, dan menerjemahkan mereka menjadi idiom-idiom populer (Hall, 1978: 21) . Hubungan praktik representasi dengan praktik ideologi di dalam teks media menurut Stuart Hall (1995: 19-20) bahwa media adalah situs yang cukup signifikan untuk memproduksi, mereproduksi, bahkan mentransofrmasi ideologi. Apa yang ditampilkan atau terjadi di media –yang kita saksikan bersama-sama- merupakan representasi realitas sosial masa kini yang dapat digunakan sebagai corong untuk memahami realitas yang saat ini terjadi .

Dalam kasus korupsi Ahmad Fathanah portal berita ini mengabarkan banyak dan beragam hal, mulai dari hal yang berkaitan dengan korupsi (suap dan disuap) hingga pada persoalan remeh temeh seputar kasus korupsi terebut. Penelitian ini kemudian menjadikan Tempo.co sebagai objek kajian media guna mencermati dan mengkritisi pewacanaan perempuan (marginalisasi, subordinasi, strereotyping) dalam media. Jenis penelitian ini kualitatif-interpretatif. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi, mendeskripsikan, memahami, dan menginterpretasi pola-pola umum, kecenderungan-kecenderungan, dan tema-tema dari data yang diperoleh (Schatzman dkk dalam Creswell, 2010: 298) . Data penelitian berupa teks-teks berita dan gambar pemberitaan perempuan dalam kasus korupsi Ahmad Fathanah rentang waktu 30 Januari hingga 19 Mei 2013.

Kesimpulan

Tempo.co sebagai media memiliki kontrol atau turut serta mengendalikan suatu diskursus, dalam kasus ini ialah diskursus pemosisian perempuan. Beberapa teks berita menampilkan seolah-olah Tempo.co memiliki ‘otoritas’ dan ‘legitimasi’ mendefinisikan perempuan sopan dan tidak sopan ketika mereka tampil di depan publik atau di mata kamera. Salah satunya dengan deskripsi penampilan, wajah, pakaian yang dipakai, serta tak ketinggalan ‘meramal’ situasi jiwa perempuan; sedang depresi atau tidak. Inilah model mekanisme kontrol seperti yang dijelaskan Foucault bahwa semua bisa diatur dan dihukum menurut norma sosial yang berlaku, menurut siapa yang berkuasa pada kurun waktu tertentu. Kerangka teoritis ini bersumber dari keyakinan, hubungan dengan ‘realitas’ diatur melalui pelbagai wacana, kesatuan-kesatuan kepercayaan, konsep-konsep, dan ide-ide yang dianut.

Jika mencermati pemberitaan kasus serupa yakni kasus keterlibatan perempuan dalam lingkaran korupsi, praktik-praktik misoginis pada online media tak kalah mendominasi dari praktik kehidupan keseharian perempuan. Kecenderungan pemberitaan yang marak dewasa ini ialah pembauran antara informasi (berita) dan hiburan dalam pelbagai kasus, termasuk kasus korupsi. Bahkan pada titik tertentu (online) media justru lebih banyak berfungsi sebagai penyedia ‘hiburan’ yang belakangan justru jewantah dari praktik kekerasan simbolik. Menariknya, konsep ‘hiburan’ sendiri perlu dicermati ulang, bahwa konsep ‘hiburan’ bergeser kepada ranah apa yang disebut dengan tabloidisasi. Tabloidisasi adalah cara pemberitaan kehidupan subjek atau pelaku –kebanyakan public figure- secara dramatis, bombastis, serta sensasional (Santosa, tanpa tahun: viii). Pemberitaan yang mengedepankan narasi kekerasan, seks, dan skandal belaka sebagai ‘hiburan baru’ bagi pembaca atau pemirsa.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari permintaan pasar atau bentuk konsumsi informasi tingkat lanjut pada ‘zaman informasional’ bahwa, kita sebagai pembaca atau pemirsa ‘menghibur diri’ dengan ‘berita’ atau kita sebagai pembaca atau pemirsa menginginkan ‘berita’ tapi tidak dalam bentuk ‘berita’. ‘Gejala’ ini berjalin berkelindan dengan kepentingan kapitalis (neoliberalisme) sebagai strategi penjualan oplah bagi media cetak dan rating bagi media elektronik. Agaknya, hasrat Tempo.co pada akumulasi profit dari pemberitaan yang isinya gunjingan belaka ini juga tak bisa diabaikan begitu saja. Di samping itu, Tempo.co sebagai online media yang merupakan satu dari banyak ‘pencipta wacana’ yang berserakan pada rezim ini agaknya turut serta memproduksi dan mereproduksi wacana-wacana yang melanggengkan kepentingan status quo, dalam hal ini kepentingan patriarki dalam pemberitaannya. Representasi perempuan yang dihadirkan oleh Tempo.co dalam kasus Ahmad Fathanah adalah representasi perempuan yang sensasional, representasi yang jauh dari keberpihakan guna mencari dan membantu pembaca hadir pada pokok persoalan utama, yakni kasus korupsi.


Daftar Pustaka

Althusser, Louis. 1969. For Marx. London: Allen Lane.

-------------------.1971. “Ideology and Ideology State Apparatuses” dalam Lenin and Philosophy and Other Essays. New York: Monthly Review Press.

Amiruddin, Mariana. 2012. “Dari Payudara Melinda Dee, Rambut Ungu Miranda Goeltom, Hingga Tas ‘Hermes’ dan Kerudung ‘Louis Vuitton’ Nunun” dalam Berantas Korupsi. Jurnal Perempuan Edisi 78. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Ancaman Itu Datang dari Dalam: Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen. 2010. Jakarta: AJI.

Barker, Chris. 2011. Cultural Studies: Teori & Praktik. Nurhadi (penj.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Carter, Cynthia. 1998. “When the ‘Extraordinary’ Becomes ‘Ordinary’: Everyday News of Sexual Violence” dalam News, Gender, and Power. Cynthia Carter, Gill Branston and Stuart Allan (ed.). Routledge: London and New York.
Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.

Foucault, Michel. 1972. The Archaeology of Knowledge. United Kingdom: Tavistock Publications Limited.

------------------1980. Power/Knowledge. New York: Pantheon Books.

Hall, Stuart. 1978. “Culture, the Media and the Ideological Effect” dalam J. Curran, M. Gurevitch dan J. Woollacott (Ed.) Mass Communication and Society. London: Edward Arnold.

----------------- 1995. “The White of Their Eyes: Racist Ideologies and the Media”, dalam Dines, Gail, dan Jean M. Humez (Ed.), dalam Gender, Race, and Class in Media: A Text Reader. London dan New Delhi: Sage Publications.

Hardiyanta, Petrus Sunu. 1997. Michel Foucault, Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern. Yogyakarta: LKiS.

Mills, Sara. 1991. Discourse of Difference: An Analysis of Women’s Travel Writing and Colonialism. London dan New York: Routledge.

--------------1995. Feminist Stylistic. London dan New York: Routledge.

--------------1997. Discourse. London dan New York: Routledge.

Ritzer, George. 2009. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Juxtapose dan Kreasi Wacana.

Santoso, Widjajanti M. 2011. Sosiologi Feminisme: Konstruksi Perempuan dalam Industri Media. Yogyakarta: LKiS.

Simons, Jon. 2006. “Michel Foucault (1926-84)” dalam Contemporary Critical Theorist: From Lacon to Said. Jon Simons (Ed.). Edinburg: Edinburg University Press.

Suryakusuma, Julia. 2012. Agama, Seks, & Kekuasaan. Depok: Komunitas Bambu.

Tempo.co/31 Januari, 01 dan 08 Mei 2013 diakses 13 Maret 2013.

Infotainmen, Jurnalisme, dan Sensor, Koran Tempo, 24 Juli 2010 dalam Ancaman Itu Datang dari Dalam: Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen 2010.

http://korporat.tempo.co/produk/4/tempo.co akses 31 Maret 2014

http://www.dewanpers.or.id/page/kebijakan/pedoman/?id=494 akses 20 Juni 2013

Wednesday, 30 April 2014

Mencibir ‘Kegilaan’ Aktor Blusukan

Tulisan ini terinspirasi dari kolom Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia dalam Majalah Gatra (edisi 10-16 April 2014) berjudul Antara Political Branding dan Iklan Politik.

Menyimak kampanye calon legislatif (caleg) dan partai politik tempo hari, kita menyaksikan jor-joran antara figur (aktor politik) dan partai politik saling adu kecepatan dan bahkan saling sikut untuk berebut citra. Tak hanya di televisi, media cetak, dan situs jejaring, bahkan di depan pagar rumah pun, mereka (aktor dan partai politik) berebut ruang, berebut waktu, berebut perhatian, dan berebut ‘siapa cepat dia dapat’ untuk meraup simpati konstituen dalam Pemilihan Umum. Bentuknya, menebar banyak poster, spanduk, baliho, dan seterusnya yang memohon ‘minta dukungan dan doa restu’ serta tak lupa tagline ‘berjuang demi rakyat’. Dan kita menyaksikan bersama-sama, berminggu-minggu, aktor politik bermanuver dan citra populis pun dibangun di sana sini. Citra yang berasosiasi publik sebagai tokoh yang merakyat, peduli, kerja keras, mau berbicara dan makan semeja dengan rakyat, serta punya komitmen yang kuat untuk kepentingan publik. Citra yang tengah digadang-gadangkan dalam praktik berpolitik saat ini.

Adalah Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang mempopulerkan citra ini dengan tagline blusukan dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Lalu, tak sedikit aktor politik lainnya turun dan menyapa masyarakat ke kampung-kampung, pasar-pasar tradisonal, serta bantaran sungai, mencoba blusukan demi membangun kepercayaan (trust) dan loyalitas publik. Pertanyaannya; apakah blusukan benar-benar menjanjikan atau sekadar lips-service semata? Hasil Survei Demokrasi PWD UGM (2012) menjelaskan, aktor politik yang ‘menggilai’ ber-populisme, dari sudut pandang inklusi politik, tidaklah benar-benar melibatkan rakyat ke dalam proses politik melalui saluran-saluran yang bersifat vertikal dan beragam. Justru, ada kecenderungan dari gaya politik yang tengah naik daun ini mengkooptasi rakyat dalam proses politik. Rakyat sebatas konstituen yang siap dipikat dengan ‘gincu’ atau ‘bedak’ demi keterpilihan (elektabilitas) dan hanya dalam rentang waktu yang relatif pendek. Ini terjadi justru di tengah proses berdemokrasi yang strategis dan kritis. Ironis memang.

Tak dapat ditampik, dalam proses demokrasi aktor merupakan gagasan sentral serta menduduki posisi kunci. Demokrasi ala Beetham, aktor merupakan agensi yang membentuk keterwakilan popular dan mengakar pada kekuatan popular ini. Aktor lebih dari sekedar elit atau pemimpin. Ia hadir sebagai subjek dan mampu melakukan kontrol terhadap isu publik (Budiman dan Tornquist, 2001). Meski begitu, tidak setiap aktor memiliki massa yang kuat dan solid. Ada kalanya mereka bersifat mengambang (floating) dan cukup licin diidentifikasi secara politik. Sejarah politik kita juga menjelaskan ketergantungan terhadap sosok atau figur sudah mengakar sejak masa kerajaan dan kemudian bercampur-padu dengan rezim kolonial (Jackson dkk, 1978). Rezim Orde Baru mengukuhkannya dengan istilah neo-patrimonial dimana figur ‘Bapak’ hadir dan sebagai penentu segala kebijakan. Hingga sekarang, kita masih menyaksikan bagaimana kehadiran tokoh figur dalam perpolitikan seakan-akan menjadi penentu seluruh kekuatan, entah elektabilitas, ekonomi, maupun dimensi sosial-budaya.

Implikasi yang tak main-main dari gaya politik macam begini ialah persepsi konstituen atas aktor dan partai politik tidak semakin mengarah kepada hal yang positif serta menjanjikan. Di tengah sistem presidensial dengan jumlah partai yang banyak (multipartai) serta identitas partai yang belum mapan (ideologi, platform, dan program yang belum jelas) kegalauan dan ketak-loyal-an konstituen seolah menjadi keniscayaan. Tidak menutup kemungkinan, aktor dan partai politik akan semakin sulit memetakan dan memprediksi konstituen serta wilayah yang akan dijadikan ‘kantung suara’ nantinya. Pemilu 9 April 2014 lalu, berdasarkan hasil hitung cepat, pada umumnya setiap partai politik terperangah dan terkaget-kaget dengan perolehan suara dari partai masing-masing. Tak dinyana, tak disangka segala cara dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas, hasilnya tak satupun partai politik memperoleh suara signifikan guna memenangkan kursi legislatif. Bahkan partai politik yang bertumpu besar kepada sosok figur atau personal (personalizing politics) seperti mereka yang jadi ‘media darling’, ‘si anu effect’, dan ‘kharismatik’ ternyata tak memberi kejutan yang berarti bagi elektabilitas partai politik. Tapi, jangan lupa, gaya politik ini tho masih sangat kental diafirmasi di sekeliling kita.

Partai politik yang berdasarkan atas figur (personalizing politics) cenderung gampang hilang dan terpecah jika sang figur meninggal dunia atau keluar dari partai politik. Partai politik agaknya paham betul akan ancaman ini. Hanya saja, di tengah gempuran gaya blusukan dimana-mana, serta evolusi partai yang tak berkesudahan, bertumpu kepada sosok figur (personalizing politics) menjadi pilihan strategis dan cenderung tunggal.

Tentu saja tak mudah membalik gaya politik macam begini agar bertumpu kepada kualitas dan ideologi partai politik yang sudah mapan, seperti di Amerika Serikat dan Eropa Barat, dimana kualitas personal kandidat tak lebih dari sekedar nilai tambah tanpa harus memperlemah partai politik. Namun, penguatan atas partai politik dan mengkritisi gaya blusukan adalah pekerjaan mendesak yang sesegera mungkin diselesaikan. Kita butuh partai politik yang konsep identifikasinya jelas dan terikat dengan ideologi tertentu. Tidak mencla-mencle, tak punya spesifikasi, dan semua berhamburan ke poros tengah. Ini penting karena, partai politik butuh basis yang kuat, loyal, dan ajek untuk menggaet kader dan konstituen. Jika ini tak terwujud, setiap Pemilu kita akan selalu menyaksikan “makelar caleg” dan “caleg instan” berkeliaran, meminta doa restu, serta mendadak blusukan mendaku diri sebagai negarawan dan pengayom wong cilik. Yang ingin dikatakan ialah jika partai politik masih mengagungkan kehadiran figur atau sosok sebagai ‘juru selamat’, wajah perpolitikan kita akan selalu begini: ketakjelasan ideologi diikuti pemborosan anggaran berdemokrasi di sana sini. Inilah fase anomali terakut dalam proses demokrasi di Indonesia yakni ketika personalizing politics dijadikan candu kemudian puas dengan itu semua.




Tuesday, 25 February 2014

Tanah Tabu: Luka Mama dalam Pencaharian Kemanusiaan

Papua dalam Realitas

Tanah Papua, semakin hari semakin menguras tenaga dan emosi untuk diperbincangkan, diperdebatkan, dituliskan, diperjuangkan, bahkan ‘dinasionalismekan’. Tanah paling timur Indonesia ini memiliki banyak cerita yang tidak saja bergema dalam skala nasional tapi juga mancanegara. Ibanya, cerita-cerita yang kemudian mampir ke telinga lebih banyak bernada kesakitan dan kepiluan daripada keadilan dan kemakmuran. Cerita-cerita sakit dan pilu ini menjalar sejak tahun 1960an hingga demokrasi di Indonesia genap berusia 15 tahun .

Tanah Papua selalu lekat dengan dua isu besar, yakni kekayaan alam berlimbah dan ‘keterbelakangan’ kebudayaan. Dua isu ini kemudian merebak melebar ke berbagai persoalan, seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia; keterlibatan negara –baik sebagai pelaku (militeristik) maupun pembiaran- atas terbunuhnya masyarakat lokal; dampak buruk pada lingkungan (polusi air dan kerusakan hutan), budaya perusahaan tambang yang hanya berorientasi keuntungan sepihak; maraknya misi ‘memperadabkan’ orang Papua; ‘genosida’ atas etnisitas Papua (sengketa pemekaran wilayah, perang politik, kekurangan gizi, dan merajalelanya HIV/AIDS) ; serta menguatnya budaya maskulinitas. Sebagai tanah pertambangan, benarkah realitas pahit menjadi keniscayaan?

Mungkin, tidak banyak penulis sastra tanah air (di luar etnis Papua) menggembleng tenaga dan pikiran mereka guna berkisah akan tanah dan orang Papua. Karena yang dibutuhkan tidak hanya arsip-arsip sejarah dan pengakuan-pengakuan. Tidak sebatas angka-angka dan deretan gambar. Jauh lebih besar dari itu ialah keberanian. Keberanian berteriak dalam menulis. Media massa, laporan tahunan lembaga non pemerintah, film-film pendek dokumenter, lirik-lirik lagu perjuangan, pengakuan-pengakuan teman kenalan dari Papua, semua berujar lirih dengan nada serupa: Kapan berakhirnya penjajahan terhadap tanah dan bangsa Papua oleh negara sendiri?

Papua dalam Fiksi

Satu dari beberapa karya sastra yang berkisah tentang tanah dan bangsa Papua adalah novel Tanah Tabu . Novel karangan Anindita S. Thayf ini bercerita tentang perjuangan mama-mama Papua membebaskan diri dan generasi mereka dari penindasan perusahaan tambang, ancaman kerusakan lingkungan, tekanan budaya maskulinitas, totaliter militeristik, serta stigma-stigma negatif atas suku dan etnisitas mereka di tanah Papua. Tokoh utama novel ini ialah Mama Anabel, akrab disapa Mabel. Mabel, seorang perempuan lanjut usia yang gencar menyuarakan penolakan atas perusahaan tambang dan mengkritisi putra Papua yang menjadi kaki tangan dari perusahaan tersebut.

Bagi Mabel, kehadiran perusahaan tambang tidak hanya merenggut hasil bumi tanah kelahirannya, tapi juga membuat banyak generasi Papua, khususnya laki-laki, menjadi buta karena uang dan kehidupan ‘modern’ yang dibawa oleh perusahaan tersebut. ‘Kemodernan’ yang diperkenalkan oleh orang-orang dari perusahaan ini mengakibatkan laki-laki dan pemuda Papua hilang arah. Mereka lebih memilih menghabiskan sebulan gaji dengan minum-minuman keras dan mengejar paha-paha putih (prostitusi). Sementara istri dan anak-anak di rumah, mereka biarkan kelaparan dan tak menyentuh bangku sekolah. Sebagai gantinya, para perempuan, mama-mama inilah yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga dengan pendapatan seadanya.

Inilah sumber kemarahan Mabel terhadap perusahaan tambang dan atas kebodohan laki-laki Papua. Mereka lebih memilih ‘kemodernan’ yang ditawarkan tanpa tahu apa yang akan terjadi pada diri dan tanah kelahiran mereka di masa depan. Sementara, pihak perusahaan tambang bersorak di atas semakin melaratnya orang-orang Papua. Mereka dimiskinkan, tapi mereka tak paham. Mereka diperbodohkan, tapi mereka tak sadar. Mereka dijajah, tapi mereka tak merasa. Muara dari semua kolonialisasi ini ialah perempuan yang menanggungkan. Anak-anak kelaparan. Anak-anak selalu dalam isak tangis. Anak-anak tidak mengenal pendidikan. Anak-anak tumbuh hanya menunggu untuk dilamar atau bekerja sebagai buruh kasar. Kemudian mati.

Anindita S. Thayf menghadirkan Mabel untuk menghentikan semua kolonialisasi itu. Tidak mudah memang bagi Mabel untuk menyadarkan masyarakatnya bahwa ancaman paling besar dari perusahaan tambang dan negara sedang mengancam tanah kelahiran mereka. Melalui Pum (anjing tua), Kwee (babi kecil), dan Aku (Leksi; gadis kecil, cucu Mabel), penulis memperkenalkan Tanah Tabu dan sepak terjang Mabel berjuang membela tanah dan perempuan Papua demi generasi mendatang dari jarahan demi jarahan perusahaan tambang dan negara di atas tanah yang mereka muliakan.

Novel Tanah Tabu merupakan pemenang pertama Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta pada 2008. Novel setebal 240 halaman ini pertama kali diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada Mei 2009. Saya menggunakan novel ini sebagai objek kajian untuk mengikuti Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta 2013. Ada beberapa elemen yang menarik untuk dikritisi dari novel Tanah Tabu ini dengan berbagai perspektif atau pendekatan.


Tanah Tabu I: Sastra dan Penelanjangan atas Kulit Putih

Anindita S. Thayf menulis subbab “Hitam dan Putih” dalam novelnya (Thayf, 2009: 106). Subbab ini berisi puja-puji -sekaligus cibiran- kepada tokoh Tuan Piet dan Nyonya Hermine –hantu berkulit pucat dan berambut kuning- keluarga dari Belanda yang ‘memperadabkan’ Mabel dengan memberi kehidupan layak; pakaian, makanan, dan pendidikan. Tak ketinggalan juga memperkenalkan garam, tembakau, cermin, pisau, dan uang ot (uang berbentuk kulit kerang) kepada ibu dan ayah Mabel. Jauh lebih ‘humanis’, pendatang dari Belanda ini untuk pertama kali memperkenalkan apa itu cinta dan kasih sayang kepada Suku Dani di Lembah Baliem, pedalaman tanah Papua. “Karena di mata Sang Pencipta kita semua sama. Bersaudara. Berkeluarga. Yang harus saling mencintai dan mengasihi sebagai sesama manusia.” (Thayf, 2009: 106). Tokoh Tuan Piet dan Nyonya Hermine dapat dibaca sebagai ‘misionaris’ yang tidak hanya ‘memperadabkan’ dari sisi fisik dan pengetahuan tapi juga memperkenalkan ‘Sang Pencipta’ versi mereka kepada Suku Dani yang menganut animisme dan dinamisme. Pada konteks ini, ‘Sang Pencipta’ menjadi tuhan bersama, sekaligus tuhan yang baru bagi Mabel dan keluarganya. Pada tataran lebih lanjut, karena Tuan Piet dan Nyonya Hermine sudah ‘berbaik hati’, bukan tidak mungkin kepercayaan kepada arwah nenek moyang dan bebatuan terkikis sudah –meski hanya untuk Mabel- dan digantikan oleh kepercayaan kepada ‘Sang Pencipta’. Inilah kemudian menjadi cikal bakal bahwa animisme dan dinamisme itu ‘tribal’, ‘bodoh’, ‘tidak beradab’, dan ‘berbahaya’.

Edward W. Said membagi empat jenis relasi kekuasaan yang hidup dalam wacana orientalisme –bagaimana Belanda/Barat melihat Papua/Timur; kekuasaan politis meliputi pembentukan kolonialisme dan imperialisme; kekuasaan intelektual meliputi mendidik orang Papua/Timur melalui sains, linguistik, dan pengetahuan lain; kekuasaan kultural meliputi kanonisasi selera, teks, dan nilai-nilai; dan kekuasaan moral meliputi apa yang ‘baik’ dan ‘tidak baik’ dilakukan oleh orang Papua/Timur . Empat model kekuasaan ini berjalin berkelindan dalam Tanah Tabu dan kehidupan Mabel. Beroperasinya empat kekuasaan ini dimulai sejak Mabel dan sukunya berkenalan dengan orang Belanda. Orang Belanda menjadikan Papua –melalui Mabel- sebagai metafora untuk dipertontonkan kemudian dipaksa untuk membenarkan skenario itu, baik kepada sesama bangsa Belanda maupun kepada orang Papua. Praktik-praktik cengkeraman kekuasaan ini berlanjut bahkan diwariskan Mabel kepada Leksi, cucu perempuannya, "dengan memperkenalkan rasa keju, susu, dan roti sebatas hanya diangan-angan" (Thayf, 2009: 35). Ada romantisme ‘keber-adab-an’ yang pernah dilalui Mabel, kemudian terenggut oleh kerasnya kehidupan mereka. Romantisme-romantisme ini ikut serta mengukuhkan, memperpanjang kebertahanan pengaruh kekuasaan politis, intelektual, kultural, dan moral di tanah Papua. Adalah menjadi penyebab, bahwa Papua/Timur tidak memiliki ‘identitas’, tak punya ‘tanda’ kecuali berkulit sehitam malam dan berambut serimbun semak.

Meski demikian, tidak terburu-buru kemudian dibaca bahwa penulis novel ini tidak peka akan isu-isu poskolonial syndrome –dalam kondisi tertentu. Karena, seiring dengan untaian cerita dan perjalanan Mabel ke berbagai daerah serta kota, dengan gamblang Anindita menjungkirbalikkan konstruksi ‘misionaris’ kepada posisi ‘kelicikan’ orang Belanda –untuk tidak mengatakan Eropa bahkan Barat. “... Namun anehnya, ketika Mabel memberanikan diri meminta kepada Nyonya Hermine dan Tuan Piet untuk disekolahkan pula, mereka malah menolak.” (Thayf, 2009: 122). ‘Kesucian’ dan ‘ketinggian peradaban’ orang Belanda yang sebelumnya digadang-gadangkan ambruk seketika, justru disaat apa yang ditawarkan itu, disambut suka cita oleh Mabel. Setengah berbisik, Anindita ingin mengatakan, satu-satunya tujuan bangsa kolonial datang ke tanah Papua, ya untuk merampok. Tidak lain tidak bukan. Jika memang ada dari mereka yang berniat membantu –membantu serba tanggung- itu hanyalah supaya mereka dipandang lebih bermoral oleh para tetamu dari Belanda. Dari yang bertelanjang dada menjadi bergaun putih. Dari yang bau dekil hingga mengenal sabun. Malu kan, memperbantukan penduduk Papua, tapi ikut-ikutan berbahasa Papua. Bagaimanapun juga, lidah orang Papualah yang harus ‘disekolahkan’, bukan lidah orang Belanda! Sehingga, “... Ia (Mabel) takjub dengan nama barunya sendiri, Anabel, yang diberikan Nyonya Hermine dengan alasan nama lamanya, Waya, cukup sukar diucapkan lidah Belanda-nya.” (Thayf, 2009: 109).

Ketika Papua diambil alih, dalam banyak hal orang Papua sebagai pribumi harus menerima tempat dibawah. Mereka harus direndahkan dan dibuat merasa bodoh, kemudian harus bersikap tunduk. Bahkan menurut Franz Fanon, dengan sengaja penjajah mengatakan bahwa pribumi tidak dapat merasakan etika; yang melambangkan tidak adanya nilai-nilai, tetapi juga peniadaan atas nilai-nilai . Penghancuran orang Papua yang dilakukan Belanda salah satunya dengan penghancuran watak orang Papua. Mereka dibuat heran dengan kebudayaan mereka sendiri, setelah betapa ‘hebat’ dan ‘agungnya’ kebudayaan orang Belanda. Pemaksaan budaya terhadap orang-orang Papua merupakan agenda utama dari perjalanan proses kolonilisme di tanah Papua. Ketertindasan politik dan budaya pun tak terelakkan. Politik diskriminasi yang dilakukan orang Belanda nyatanya memang berhasil mengeksploitasi orang Papua yang saat itu masih ‘terbelakang’. Meski demikian, kekritisan tokoh Mabel, pelan-pelan, membanting dominasi kultural dan sosial itu. Bahkan, Mabel lebih mempercayakan kehidupan mendatangnya berjalan lebih lancar bersama seekor anjing tua daripada bersama keluarga Belanda. Bagaimana tidak, bukan kepada keluarga Belanda itu saja Mabel ragu, bahkan kepada tuhan berkulit putih -yang gambarnya dipajang di ruang tamu- Mabel juga ragu. Anindita bermain-main dengan ras anak bangsa; hitam dan putih. Putih pembuka sekaligus penutup ‘peradaban’. Hitam penuh dengan kegamangan dan pertanyaan. Jika tak berlebihan, ini posisi yang cukup berani ditawarkan oleh penulis novel ini, serta menyandingkan ‘kemuliaan’ antara binatang dan kemanusiaan, yang justru dipilih hidup bersama ‘kemuliaan’ binatang. Pun sekaligus sebagai pembuka labirin perjuangan para perempuan, mama-mama Papua dalam kisah Tanah Tabu berikutnya.

Tanah Tabu II: Mama dan Jiwa yang Mendua


Budaya maskulinitas jauh sudah ada sejak zaman nenek moyang di tanah Papua. Hal ini seiring dengan luasnya tanah dan ladang orang Papua, dimana perempuan adalah penanggung jawab atas hasil pertanian, keberlangsungan kebutuhan keluarga, dan memastikan kenyamanan fisik dan emosional anak cucu. Sementara laki-laki harus siap dengan segala energi dan strategi untuk bertahan, membela suku, berburu, bekerja sebagai buruh, melindungi dari musuh dan binatang buas. Dua definisi gender ini tersebar dalam berbagai model laporan, fiksi, non fiksi, serta dalam perbincangan mengenai orang dan tanah Papua. “Seperti kewajiban setiap perempuan komen (sebutan untuk orang Papua asli) yang harus mengurus keluarga, rumah, dan kebun.” (Thayf, 2009: 19, 23, 33, 52, 61, 123). “Kuakui kalau laki-laki kelahiran tanahku adalah pemberani. Mereka tidak pernah gentar bertempur di medan perang dan berburu di hutan liar. Mereka adalah penakluk alam sejati.” (Thayf, 2009: 66, 99).

Banyak komunitas lokal di tanah Papua masih berakar dalam kebudayaan lisan, dengan kepercayaan mengenai gunung, lembah, dan pantai sebagai tubuh ibu. Sehingga, kekerasan terhadap bumi sebagai ibu, yang dilakukan oleh pertambangan raksasa dengan memangkas gunung, mengisi lembah, dan mengotori pantai sudah pasti menimbulkan kegelisahan yang mendalam, yang lebih dari sekadar gejala ekonomis . Tanah Tabu lebih dalam bercerita tentang bumi sebagai ibu sehingga kehancuran bumi adalah kehancuran generasi mendatang. Tapi, ironisnya justru hanya perempuanlah yang memperjuangkan. Sementara laki-laki, hanya samar-samar, bahkan tak tertuliskan. Seolah-olah, laki-laki larut, tak mampu mengendalikan dorongan biologis kepada ‘paha-paha putih’, kemudian tak peduli secuil pun akan tanah dan generasi Papua hari esok. Konstruksi bahwa laki-laki Papua itu ‘primitif’, ‘terbelakang’, ‘tidak bernurani’, dan ‘mengancam’ kehidupan perempuan –tidak hanya perempuan Papua, tapi juga perempuan pendatang- tentu juga sangat diksriminatif dan merugikan laki-laki. Tidak tanggung-tanggung, Anindita juga menggambarkan tokoh Karel, "bocah laki-laki teman Leksi, sebagai anak yang sok pamer dan suka menang sendiri" (Thayf, 2009: 198). Karel tidak lain adalah representasi dari kebejatan ayahnya, Pace Gerson yang gila kuasa dan ‘penjilat bokong’. Belum lagi penggambaran sosok laki-laki Papua mirip seperti raksasa yang selalu kelaparan dan sempoyongan. Ini bias etnik yang digambarkan Anindita dalam Tanah Tabu yang memang cukup ‘tabu’ dan totaliter.

“Untuk apa kau berharap ada seorang pace (bapak) kalau hanya tangan ketiganya saja yang bekerja. Sementara dua tangan lainnya yang kelihatan hanya digunakan untuk memegang botol Tomi-tomi (sejenis minuman beralkohol buatan sendiri) atau memukul perempuan. Laki-laki macam apa itu? Apakah kau mau mace (ibu) mu ini seperti ibunya Yosi itu? Hamil, tidak hamil pipinya sering bengkak sebelah. Sedangkan kaki temanmu, Yosi, sudah macam keladi busuk karena lebam sana-sini.” (Thayf, 2009: 46). Agaknya, bahkan penulis novel tidak bersimpati pada tokoh perempuan hamil dan anak kecil perempuan, karena tetap dijadikan sebagai korban kebejatan laki-laki. Dengan kata lain, posisi tokoh Mabel yang berpihak pada generasi mendatang justu berkebalikan dengan posisi Anindita sebagai penulis Tanah Tabu yang tega ‘mengaborsi’ kehamilan Mama Helda. “Selama mereka bercakap, kuperhatikan perut Mama Helda memang telah kempis. Tidak ada lagi calon adik keempat Yosi di sana. Mama Helda mengalami pendarahan hebat di tengah pelariannya. Kutebak pasti gara-gara tendangan suaminya malam itu. Orang-orang menemukan tubuhnya yang pingsan di tengah ladang, sebelum kemudian dibawa ke rumah sakit.” (Thayf, 2009: 185, 188).

Anindita dengan tokoh Mabelnya menguasai keseluruhan cerita tentang perjuangan perempuan lanjut usia untuk orang dan tanah Papua yang sedang dijajah. Dikuatkan dengan, mengutip pernyataan Kris Budiman –kritikus sastra dan juri Sayembara Novel DKJ 2008- ‘... juga Mabel yang menjadi gambaran seorang perempuan hebat tanpa perlu ribet dan genit dengan retorika ala aktivis perempuan menengah-kota”, bahwa di balik ‘kegarangan’ Mabel terhadap laki-laki, diam-diam, justru Leksi, cucu yang diharapkan, menyimpan kerinduan dan angan-angan yang dalam terhadap sosok yang namanya Bapak. “Yosi tidak tahu, yang membuatku tertarik pada jalan besar itu adalah harapanku akan bertemu Bapak..., Aku hanya ingin melihat wajah Bapak untuk memastikan benarkah sosoknya semengerikan hantu sehingga namanya enggan disebut Mabel maupun Mace?..., Aku tidak tahu kalau itulah yang namanya rindu... Tanpa sadar kuraba mata dan hidungku bergantian. Benarkah sama? Sama apanya? Seketika itu pula aku merasakan ledakan keinginan untuk berlari menghampiri cermin di kamar dan menikmati kemiripan wajah kami –aku dan Bapak.” (Thayf, 2009: 27, 149).

Di balik serbuan ‘racun’ kebencian atas laki-laki yang ditularkan Mabel dan Mace kepada Leksi, justru dengan kekanak-kanakan Leksi, bocah perempuan ini mendambakan seorang pace dalam hari-harinya. Terlepas apakah Leksi sedang mengidap cinderella complex –gejala psikologis jatuh cinta anak perempuan pada laki-laki pertama yang dikenal dan dekat, biasanya kepada sosok bapak- Leksi adalah manifestasi dari perempuan Papua dengan budaya maskulinitasnya yang kental. Cukup jelas, betapa ‘naluri’ keperempuanannya mendambakan sosok laki-laki di tengah kehidupannya nanti seperti angan-angan anak perempuan Papua kebanyakan. “Aku lebih suka melihat Pace Arare memakai topi burung daripada topi hitam, karena membuatnya terlihat lebih gagah. Aku suka lelaki gagah. Suatu saat nanti aku akan menikah dengan seorang lelaki gagah. Namun bukan Pace Arare, tentu saja. Dia sudah tua.” (Thayf, 2009: 25).

Jika dicermati lebih lanjut, Mabel pun sebenarnya tak dapat menampik bahwa anak laki-lakinya yang kurang ajar itu tak mudah ia lupakan. Di lain waktu Mabel menyandingkan kepolosan dan kekritisan Leksi setara dengan kecerdasan anak laki-lakinya. “Aduh, Lisbeth! Anakmu sungguh cerdas! Benar-benar cerdas,... Dia mirip sekali dengan bapaknya. Ya, ya. Mirip sekali. Kau pasti sadar itu, bukan?” (Thayf, 2009: 20). Kenapa Mabel tidak menyandingkan kekritisan Leksi adalah turunan dari dirinya yang cukup berpendidikan dalam membesarkan Leksi? “Aku menaruh harapan besar kepada Leksi. Aku tahu dia mewarisi darahku. Darah pejuang.” (Thayf, 2009: 62). Tapi, justru kepada anak laki-lakinya yang durhaka? ‘Pengakuan’ atas laki-laki juga dituliskan oleh penulis dalam novel ini, bahwa narator Pum adalah seekor anjing laki-laki tua yang sangat setia.

Agaknya, begitu juga dengan narator Kwee, babi laki-laki sebaya Leksi yang sedang ditempa Pum untuk tidak pemalas dan lebih berani melindungi Leksi dan Mace kelak. Tentu saja dua narator hewan ini sudah mengalami ‘pembiasan-pembiasan’ untuk lebih adil dan sensitif ketika melihat relasi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di tanah Papua. Kehidupan tiga generasi tokoh perempuan dalam novel ini sejatinya ditopang oleh laki-laki –sekalipun itu hewan. Inilah model kalimat-kalimat feminis di dalam teks yang ditulis oleh penulis dan pengarang (sebagian) perempuan. Bahwa gejala phallocentric –dimana laki-laki sebagai pusat segala model- sebenarnya diidap oleh Mabel, mungkin juga oleh penulis novel sendiri. Monique Wittig (dalam Mills, 2005: 34) mengatakan, gejala phallocentric juga diikuti dengan pengakuan penulis atau pengarang –sadar atau tidak sadar- bahwa gender tidaklah terbagi dua, melainkan hanya satu yaitu feminin. Sementara gender maskulin bukanlah termasuk dalam kategori gender. Maskulin bukanlah maskulin, tapi umum . Inilah ambivalensi Anindita dengan keperempuanan tokoh-tokoh perempuannya; antara benci dan rindu kepada sosok bernama laki-laki. Sangat emotif memang.

Tanah Tabu III: Berpadunya Ideologi dalam Gugatan

Gugatan Anindita melalui tokoh Mabel terhadap dominasi laki-laki di tanah Papua jauh lebih kompleks adalah gugatan kepada perusahaan tambang dan negara. Konsep “bumi adalah ibu” sekiranya menjadi titik tolak kenapa Mabel rela berjuang berdarah-darah sendirian, tanpa didukung penuh oleh mama-mama kebanyakan. “Dari dulu aku jarang menangis, Sayang. Menangis hanya membuatku semakin lemah, dan aku tidak mau itu terjadi. Selain itu, aku juga kasihan dengan Tanah Ibu kalau kita terus-menerus menyiramnya dengan air mata kita. Air jadi asin. Tanaman tidak bisa tumbuh subur. Binatang di hutan berkurang. Langit pun ikut mendung. Nasib baik tidak akan datang kalau kita menangis terus.” (Thayf, 2009: 57-58). Membabat gunung (gunung Ertsberg dan Grasberg oleh perusahaan Freeport di Papua) sama saja dengan ‘membabat’ kelahiran demi kelahiran anak cucu mendatang. Sementara, bagi Mabel, gunung dan tanah Papua ini tidak saja untuk tidak diperjualbelikan, tapi juga keramat, tabu, dan patut dimuliakan. Melawan perusahaan tambang yang serakah adalah melawan masa depan agar tak bodoh dan miskin. Ideologi perlawanan inilah yang menjadi ‘khas’nya novel Tanah Tabu.

Alotnya kawin mawin perusahaan tambang dan negara –baik oleh aparat maupun para elit lokal- mengeruk bumi Papua, dalam waktu bersamaan juga meracuni orang Papua. “Kalau anjing setia kepada tuannya dan kucing kepada rumahnya, perusahaan di ujung jalan itu hanya setia kepada emas kita. Tidak peduli apakah tanah, air, dan orang-orang kita jadi rusak karenanya, yang penting semua emas punya mereka. Mereka jadi kaya, kita ditinggal miskin. Miskin di tanah sendiri!” (Thayf, 2009: 133-134, 140). Ungkapan kekesalan dan gugatan Mabel ini lebih kepada kemanusiaan orang Papua daripada sebatas pembelaan kekeramatan atas tanah mereka. Modernitas yang dibawa dan ditularkan oleh orang-orang perusahaan tambang kepada orang Papua adalah modernitas yang common sense (biasa dan sudah menjadi rahasia umum), sederhana, mudah terinstitusi dalam masyarakat, namun sulit diubah. Modernitas kapitalistik. Mabel tidak menginginkan modernitas yang demikian. Jauh lebih dari itu ialah modernitas yang berdasarkan pada pembelaan terhadap harkat kehidupan manusia. Bukan pembelaan atas Tuhan. Karena konsep Tuhan, bagi Mabel dan orang Papua sudah selesai dan tak perlu penggugatan –meskipun kadang dengan mudah dan senang hati mereka menanggalkan animisme dan dinamisme. Mabel juga tidak menggugat orang kaya baru di tanah kelahirannya, sebagai dampak dari banyaknya modal masuk ke tanah Papua. Mabel menggugat chaos (kekacauan) yang memakan korban jiwa, anak-anak Papua mati mengenaskan dan sia-sia, sebagai malapetaka berdirinya perusahaan tambang di sana. Mabel menggugat kebodohan dan kemiskinan yang timpang.

Ketegangan sosiopolitik dan kultural yang diperjuangkan tokoh Mabel terus berlanjut. Ketegangan ini menjadi-jadi ketika negara yang otoriter ambil alih mengamankan orang-orang Papua bersuara keras dan kritis. “... Orang-orang berseragam dan bersenjata di bahu yang berwajah galak, beberapa malah tampak seperti pengecut. Mereka datang ke rumah Anabel dengan ribut dan tanpa sopan santun sama sekali, sehingga di mataku rombongan itu lebih menyerupai segerombolan jagoan pasar daripada sekelompok orang-orang berpendidikan. Sungguh tidak tahu aturan!” (Thayf, 2009: 153, 154, 156, 157). Oligarki lama; militeristik, menjadi pengunci segala gugatan dan perlawanan di tanah Papua. Negara mengamankan orang Papua tidak dengan pendekatan humanity (kemanusiaan) tetapi secara militeristik, konotasinya sama dengan gencatan senjata untuk perang.

Sementara, yang dihadapi negara adalah mama-mama dan rakyat Papua sebagai kelompok subordinat; tidak saja subordinat secara kultural tapi juga secara kepentingan dan politis. Mereka bukanlah otak di balik pembuat onar. Mereka adalah korban dari pembuat onar, yang justru diperangi oleh negara sendiri dengan tidak manusiawi. “Hah! Akhirnya... Papua kehilangan lagi dua puluh orang yang berotak tumpul. Orang-orang pemberani yang bodoh karena dengan mudahnya diracuni hingga saling bunuh saudara sendiri dengan suka hati. Mati muda hanya gara-gara hal sepele. Kapan orang-orang itu pada sadar ee...” (Thayf, 2009: 144). Hinanya militeristik ialah tidak adanya kesempatan guna membela diri, dengan mudah korban dibuat merasa bersalah dan berdosa. Militeristik adalah teror nyata yang mematikan.

“... Anabel lebih terlihat seperti binatang buruan terluka yang bersiap mati demi kebebasannya.... Ia mencoba melepaskan diri dari tangan-tangan kekar yang mencengkeram daging dan kulitnya sambil melolong-lolong tak terima.... Sebuah tendangan di pinggul, tamparan di pipi, dan teriakan menyuruh diam yang sangat kerans... Ya Tuhan. Waktu itu, aku berharap lebih baik mati saja, dan kalaupun rohku masuk neraka, setidaknya siksaan di sana pastilah dijatuhkan-Nya kepadaku dengan adil; sesuai kesalahan yang telah kulakukan. Bukankah begitu yang tertulis di Kitab Suci? ” (Thayf, 2009: 155, 156). Potret militeristik ini terjadi di depan publik dengan menampar, menendang, menghimpit, menusuk bagian-bagian tubuh. Tubuh Mabel merupakan aparatus. Ia adalah sasaran utama untuk ditertibkan atau didisiplinkan agar jera dan berguna. Dengan penghukuman atas tubuh sebagai pendosa, proses pendisiplinan akan lebih mudah terwujud. Bagian tubuh, setelah disiksa, menjadi gambaran bahwa kejahatan telah terjadi dan Mabel sebagai tertuduh adalah bersalah. Penghukuman juga memerlukan ‘pengakuan’ dari Mabel sebagai ‘terdakwa’. “Kalian tahu, sejak pagi hingga malam hari, aku dipaksa menjawab rentetan pertanyaan aneh yang tidak kupahami apa hubungannya dengan diriku. Pertanyaan-pertanyaan mengerikan yang jika kuajwab ‘Tidak Tahu,’ atau, ‘Maksudnya apa?’ maka satu per satu siksaan akan susul-menyusul jatuh ke tubuhku.” (Thayf, 2009: 158). Karena, pengakuan merupakan bukti yang amat kuat untuk terdakwa, dan pengakuan merupakan kemenangan seluruh prosedur penyelidikan, karena melalui pengakuan ini terdakwa menyatakan diri bertanggungjawab atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya, dengan begitu terdakwa menghukum dirinya sendiri.

Penyiksaan sebagai penghukuman ini adalah ritual yudisial dan politik yang mempertontonkan bahwa kejahatan terjadi dan militeristik (sebagai penguasa) telah berusaha mengontrol. Ini model bagaimana negara dengan militeristik sebagai penguasanya ada, bekerja, dan menunjukkan ‘kebenaran’ versi mereka sebagai pelaksana kekuasaan . Penghukuman ini mencapai posisi puncaknya ketika dirasionalkan dan dibirokrasikan/diinstitusikan dalam berbagai bentuk. Dengan begitu, negara dengan militeristiknya, tidak hanya lebih mudah dalam mengontrol, tapi juga lebih mudah dalam memprediksikan siapa yang ‘benar’ dan siapa yang ‘salah’.

Pada negara fasis, militeristik bertanggung jawab besar atas pembangunan bangsa-negara. Di Indonesia, militeristik seolah-olah penentu utama kedaulatan dan keamanan. Proses pembangunan bangsa-negara (nation building) direpresentasikan dengan berbagai elemen dan material, sekurang-kurangnya melalui; lagu kebangsaan, bendera kebangsaan, dan bahasa kebangsaan. Ancaman-ancaman yang terdeteksi dan terlihat secepat mungkin dibumihanguskan dari permukaan. Di tanah Papua dan dalam Tanah Tabu, konsep nation building ini juga menguat dan pelik. “... Orang-orang berseragam dan membawa senjata merampas noken (tas rajut khas Papua) terakhir dari tangan keriput Mabel. Lantas membuangnya ke tanah sambil menuduh Mabel telah membuat bendera musuh... Tapi itu noken, Anak, bukan bendera... Bohong! Ini yang berwarna biru dan putih. Bagian bendera musuh. Sebentar lagi kau pasti akan membuat gambar mataharinya.” (Thayf, 2009: 220). Nation building selalu dijaga, didefinisikan, direpresentasikan, diformasikan berulang-ulang, terus menerus tanpa henti, dari kepekaan yang semakin lama semakin khas ke arah satu kawasan geografis tertentu, Indonesia. Sehingga, hal-hal di luar definisi dari nation building dianggap ancaman, musuh, teror, pembangkang, dan harus dibunuh. Mabel dibunuh. Dalam sebuah negara-bangsa, keamanan selalu dijaga, dan pemberontakan selalu ‘dipelihara’. Karena dengan demikianlah ‘identitas-identitas’ dalam nation building itu terwujud dan menemukan bentuknya dalam lingkaran diskriminasi selanjutnya.

Sebagai sastra perlawanan, Tanah Tabu, tidak hanya bercerita banyak kepada pembaca tetapi juga meminta banyak keadilan kepada pembaca, penulis, negara, bahkan dunia. Remuknya tanah dan orang Papua tidak terselesaikan dengan mengecam, berdemo, berdialog, dan kerja sama. Tetapi juga dengan menyentuh lebih dalam sisi-sisi kemanusiaan orang-orang yang terlibat dalam penjajahan, pemiskinan, dan pembodohan di tanah Papua. Pengerukan semena-mena atas perut bumi di tanah Papua melahirkan banyak problematik -status sejarah dan politik, ingatan kekerasan dan penderitaan, diskriminasi pembangunan dan peminggiran harkat dan martabat para perempuan Papua, serta ‘gula-gula’ politik Otonomi Khusus dan pemekaran daerah. Perusahaan tambang di tanah Papua yang datang dari negara ‘maju’, menawarkan satu paket menarik yaitu memadukan material dari ekonomi pasar, kebebasan politik, dan budaya demokrasi liberal . Tetapi, sebagai pelaku utama kapitalis di tanah Papua, justru lupa akan konsep dan pemenuhan hak-hak asasi dan harkat kemanusiaan, dimana HAM adalah ‘anak kandung’ dari lahirnya kapitalisme –sebagai konsekuensi dari individualistik. Negara, dalam Tanah Tabu, tidak melaksanakan perannya sebagai pelaku politik modern yang mampu menjinakkan kekuasaan liar negara, mengarahkan kegiatan-kegiatannya ke arah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum yang adil.

Catatan penulisan
Posisi saya dalam tulisan ini mengkritik Tanah Tabu dari berbagai perspektif. Jika pada beberapa bagian tulisan terkesan saya, secara subjektif, bertransformasi seperti atau sebagai atau sebagian menjadi aktivis kemanusiaan ataupun aktivis gender, saya tak menyangkal. Benar memang, sebagian sumber tulisan ini bereferensi pada tulisan-tulisan aktivis dan peneliti dari tanah Papua. Dengan begitu, sekiranya para pembaca mahfum dengan posisi saya sebagai penulis dalam kritik sastra ini.
Selain itu, kritik atas novel ini bersifat matriks dan multidisiplin. Saya menyandingkan berbagai elemen sosial dalam satu cakupan subtema kritik. Sebagai contoh, etnisitas berelasi kuat dengan kelas sosial, budaya maskulinitas, dan taraf pendidikan, yang kemudian membentuk sejauh mana satu tokoh akan lebih mendominasi/menguasasi daripada tokoh lain. Hal ini mengingat betapa kompleks dan peliknya permasalahan yang disodorkan oleh novel ini, seperti pada realitas tanah Papua sendiri. Totalitas atau totalisasi kritik dalam tulisan ini hanya berlaku untuk Tanah Tabu dan kritik sastra ini. Tidak ada unsur penyerangan kepada salah satu pihak secara personal dalam kritik sastra ini, ‘murni’ hanya sebagai interpretasi dan tafsiran yang dibantu oleh beberapa perspektif. Terima kasih.



Wednesday, 29 January 2014

Oh, Orete!


Sebagai fans, kenapa saya harus berhadapan dengan orang-orang tak egois, tapi menyedihkan begini?


Di penghujung bulan pertama 2014, Aurette and The Polska Seeking Carnival (AATPSC), band indie yang asyik, secara resmi membubarkan diri. Alasan yang mereka rilis adalah mencoba fokus atau lebih mengutamakan kegiatan akademik di kampus. Kampus di sini menunjuk ialah Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sebagai 'wadah' dilahirkannya band keren (dari Sewon) ini oleh sekumpulan mahasiswa beserta teman-teman di sana. Kampus keren, mahasiswa keren, jadi kenapa harus tampak kolot dengan -seolah- riang gembira 'mengaborsi' Orete di tahun pesta 2014 ini?

Tulisan ini sepertinya penting karena (1) Orete dan fans adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan; (2) Orete itu beken dan yup, belum ada yang menandingi khas musik mereka; (3) Orete itu pilihan musik, rasa, dan taste kita; (4) Orete itu transformasi seni dan kebahagiaan dari kampus ISI kepada khalayak luas; (5) Orete itu (bagian) Yogya yang istimewa!

Dan, koaran ini mungkin semakin 'menyakitkan' buat Aris, Mba Tea, Mba Gaban, Danny, Mursyid, Rian, dkk sebagai pentolan Orete. Bagaimana tidak? Mari cermati alasan mereka yang karena 'mengutamakan akademik' agar kita para fans terlihat bodoh, mencoba bijak, kemudian memaklumi begitu saja.

1. Mahasiswa yang bernafas di kampus seni, sejak kapan 'menuhankan' deretan huruf A di Lembar Hasil Studi mereka? Bukankah olah kreatifitas dan praktik adalah belang mereka yang tak bisa ditanggalkan dari kulit sendiri?

2. Bukankah Orete adalah aktualisasi dari sekian project terhebat yang ditelurkan oleh mahasiswa di kampus seni ini? Lalu, bagian mana dari rutinitas Orete yang membuat para pentolan ini serasa tidak serius dengan akademik mereka? (Sudahlah, jadikan saja musik kalian sebagai salah satu tema skripsi yang malang itu!)

3. Jika kampus lupa mengingatkan akan 'eksistensi' (diri berelasi kedalam) dan 'reputasi' (diri berelasi keluar) -agaknya, kampus basa basi atau malu-malu untuk mengingatkan itu- saya mengingatkan itu buat Orete. Renungkanlah barang lima atau sepuluh menit, begitu sakit bagi mereka yang 'bermain-main' dengan eksistensi dan reputasi.

Ada yang menggelitik sebenarnya, dan mungkin terkesan lawas yang juga menimpa setiap band dan kerja tim mulai dari langit pertama hingga langit ketujuh di jagad ini. Jangan-jangan, Orete terkubur karena perkara remeh temeh soal asmara, cek-cok pendapat internal, manajemen yang simpang siur, dan satu atau dua pentolan terkesan kurang solid. Apapun itu, perlu Orete ketahui: "Bagi mereka yang ingin berbuat sesuatu, pertentangan dan pertengkaran adalah sebuah keniscayaan, yang tak terelakkan. Pertentangan dan pertengkaran tidak mampir kepada mereka yang diam dan menonton."

Sekitar dua tahun sudah band dengan genre musik karnival ini menemani siang malam sepersekian banyak 'anak muda' yang tersebar di Bali, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa kota lain. Berkarya dengan album mini dalam tiga macam bentuk; CD, vinyl, dan kaset tape; sangat romantik dan mencoba aplikatif. Mengisi panggung dengan gigs-gigs gembira. Lagu-lagu mereka mendayu sekaligus menghentak di beberapa radio di kota ini. Tak sedikit request dari kawula muda agar musik Orete diputar lagi dan lagi. Tak peduli, Orete selalu mencari panggung untuk berpesta dan menghibur. Diapresiasi oleh
berbagai kalangan karena menampilkan cinta dalam bentuk yang sederhana, cinta adalah gelak dan tarian. Wahai Orete, jika masih ada cinta dan panggung di sana, kenapa harus sungkan untuk membagi?

Salam Karnival,

ADedees


#foto dari Google