Friday, 19 April 2013

Demokrasi Air dan Pro-Future Generation




Yogyakarta, Rabu (27/3)- Demokrasi air sebuah langkah sebagai perwujudan kritik atas 'politik bumi' yang antroposentris bahwa alam untuk manusia. Sementara ideologi survivalim yang disuarakan Vanda Nashiva, yang memihak pada kelestarian lingkungan, bahwa keberadaan manusialah untuk alam. Keberpihakan terhadap alam sama artinya dengan keberpihakan pada kelangsungan generasi mendatang. Jika kepada alam tidak ada keberpihakan bagaimana mungkin manusia akan berpihak kepada anak cucu selanjutnya?

Prof. Dr. Heru Nugroho mengatakan air adalah kado alam. Sebagai kado, air bukanlah produk komoditi yang kemudian diprivatisasi. Fakta di Indonesia, air sebagai komoditi, diperjualbelikan dengan mudah. Hal ini diperparah dengan kebijakan privatisasi air yang tidak mengedepankan konservasi. Belum lagi persoalan pengeboran sumur mencapai puluhan dan ratusan meter ke perut bumi. "Akhirnya, air dengan kandungan mineral tinggi kembali dikuasai oleh segelintir orang bermodal. Sementara yang tak memiliki modal, mengalami kelangkaan air bersih," katanya dalam diskusi pemikiran Vanda Nashiva, Eco-Feminism asal India di Sekolah Pascasarjana Univeristas Gadjah Mada.

Sebagai Eco-Feminism, bagi Vanda Nashiva, kelangkaan air sama artinya dengan ancaman bagi perempuan. Berdasarkan konteks pemikiran ini dilahirkan, kelangkaan air mengakibatkan perempuan India bekerja lebih keras (mengangkut) guna mendapatkan air, kekeringan melanda, dan petani gagal panen. Semangat menyuarakan demokrasi air juga erat kaitannya dengan perlawanan atas 'water wars' dalam hal ini privatisasi air oleh sekelompok pemodal.

Sementara itu, Agus Maryono, Deputy Director Seamoe-Seamolec Indonesia, menjelaskan basis membangun demokrasi air di Indonesia adalah membangun budaya mengerti akan air. Konsep water culture ialah kepahaman masyarakat sosial tentang masalah pemanfaatan air dan konservasi air yang ada di sekitar masyarakat. Dalam hal ini termasuk sumber air, tata air, serta perilaku manusia terhadap sumber dan tata air tersebut. Lebih jauh lagi ialah keterkaitan antara air dengan ekologi termasuk masalah sosial dan ekonomi.

Air dalam pandangan masyarakat masa kini mengalami transformasi dari air adalah nilai-nilai (values) berubah menjadi air adalah harga (price). Ketika air dimaknai sebagai harga, maka water culture yang ada di nusantara mengalami pergeseran. Masyarakat akan cenderung tidak peduli dengan sumber dan tata air di lingkungannya. Penggundulan hutan membabi buta, pengalihan arus air, atau pelurusan sungai, adalah bentuk nyata ketika manusia tak paham dengan water culture. "Menghargai arus sungai dan evoluasi air adalah beberapa hal dari sekian banyak water culture yang perlu dipahami manusia," katanya.

Tuesday, 2 April 2013

Frekuensi Publik dan Pentingnya Serikat Buruh




Yogyakarta, Rabu (13/3) - Sebagian besar penikmat media, baik cetak maupun elektronik, belum memahami bahwa publik punya hak besar menentukan tayangan termasuk membatasi penguasaan atas frekuensi. Di balik penguasaan frekuensi yang terbatas itu, penguasa media massa saat ini cenderung politis dan eksploitatif di atas fasilitas publik. Sosialisasi dari pihak terkait perihal frekuensi ini dinilai minim. Alhasil, sak wasangka publik terhadap negara yang bermain dengan cukong tak terhindarkan.

Ucu Agustin, penulis dan sutradara film ini menuturkan, hingga 2012 publik hanya memiliki 20% dari jumlah frekuensi yang tersedia. Selebihnya, 80%, sudah dikuasai oleh swasta. "Ketika sebagain saham satelit Palapa dijual ke pasar pada masa kepemimpinan Megawati, dari sanalah bermula kuantitas frekuensi untuk publik semakin merosot," kata Ucu. Maraknya pemakaian telepon seluler BlackBerry juga memungkinkan frekuensi yang tersisa itu semakin terbatas. "Negara juga menyediakan sekian persen frekuensi publik untuk perusahaan Kanada itu," terangnya. Dengan kata lain, frekuensi yang seharusnya milik publik, dengan kebijakan privatisasi BUMN berpindah tangan menjadi otonomi pihak penanam modal.

Di Balik Frekuensi bercerita tentang monopoli frekuensi oleh suatu kelompok swasta. Dimana penguasaan itu menciderai hak-hak publik. Seperti informasi yang tak berimbang dan penuh intrik politis. Film ini menyoroti dua media besar di Indonesia, yaitu TV berita MetroTV dan TVOne. Dalam kompetisi rating, dua TV berita ini memang rendah. Sementara dalam penanaman ideologi dan kepentingan politik, dua TV berita ini mendominasi atas TV-TV swasta yang lain.

Konglomerat media seperti Surya Paloh dan Aburizal Bakri mau tidak mau ditampilkan sebagai sosok paradoks di tengah pemberitaan, baik yang mendukung langkah politik mereka, maupun yang beroposisi. Dua taipan media ini dianggap bertanggung jawab atas ketidakbebasan pers dan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Film ini juga bercerita tentang kesewenang-wenangan media terhadap karyawan dan aspirasi publik. Ucu mengangkat kisah tentang usaha Luviana, karyawan MetroTV, menuntut peningkatan kesejahteraan di tempat ia bekerja. Serta pemutarbalikan fakta perjuangan Hari Suwarno, lelaki setengah abad lebih yang memutuskan berjalan kaki dari Sidoarjo ke Jakarta guna menuntut Aburizal Bakri. Justru tiba di Jakarta, Hari Suwarno terisak malu dan memohon maaf kepada Aburizal Bakri dan publik. Ia mengaku menyesal, dipermainkan sebagai korban kepentingan politik orang-orang tertentu.

"Selain menuntut peningkatan kesejahteraan karyawan, saya dan teman-teman juga menginginkan adanya serikat pekerja di sana," jelas Luviana malam itu di Lembaga Indonesia Prancis. Bagi Luviana, kenaikan kesejahteraan hanya dapat terwujud jika digerakkan oleh banyak orang. Kesatuan pendapat dan kepentingan setiap pekerja menjadi tujuan utama pembentukan sarikat ini.

Dr. Ratna Noviani, sebagai pembahas film ini dari Kajian Budaya dan Media UGM, mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya pembentukan serikat pekerja/buruh ialah tidak adanya pengakuan dari wartawan sendiri bahwa jurnalis itu sama dengan buruh. "Jurnalis dan apapun dia, selagi tidak memilki modal produksi dan bekerja pada pihak lain, tetaplah dia sebagai buruh. Saya, dosen, dan ketika menerima gaji, saya sangat menghayati bahwa saya adalah buruh," terangnya sembari tertawa.

Sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, seniman, aktivis, dan jurnalis mengikuti pemutaran film yang berdurasi 2,5 jam ini. "Cukup memenatkan, tapi banyak ilmu dan pengetahuan baru yang disuguhkan seputar media di tanah air," jelas Indah, mahasiswa UGM.