Thursday, 31 January 2013

Nilai Gunakan Air Kedua

AGAKNYA, tidak semua orang pernah mengalami musim kering bertubi-tubi seperti yang pernah kami alami di salah satu daerah pinggiran di Bengkulu. Sekitar satu dasawarsa lalu, di setiap musim kemarau, jika anda berkunjung, anda akan menyaksikan warga berbondong-bondong menenteng jerigen dan ember di kiri kanan mereka. Besar kecil, tua muda, laki perempuan menuju pusat dimana dahaga dan kelangsungan hidup harus tetap terjaga.

Ialah Sungai Manjunto, sungai terpanjang dan terbesar yang membelah beberapa daerah di provinsi ini. Sungai inilah penolong utama kami di musim kemarau. Dan keluargaku adalah ‘pelanggan’ utama dari sekian banyak ‘pelanggan’ yang menggantungkan hidup pada sungai ini di musim kering. Jangan ditanya apakah air sungai ini layak dikonsumsi dan higienis. Bagi ibuku, selama air ini jernih dan tak berbau, selama itu pula ibu tak menghiraukan apa-apa.

Ada yang menarik dari cara ibuku memanfaatkan air di musim kering. Dengan imek-imek (baca; sedikit-sedikit) ibu menuangkan air dari jerigen ke dalam periuk, mencuci beras. Air bekas bilasan beras yang putih susu ini, ia gunakan sebagai pencuci piring tahap satu. Sementara air bekas mencuci bayam, ia gunakan sebagai pembilas piring tahap dua. Tahap tiga, ibu menggunakan air bersih dari jerigen. Nah, dengan bekas bilasan tahap tiga inilah kami mencuci tangan sebelum makan. Aku tergelak jika mengingat momen itu.

Belasan tahun kemudian, dimana kami tak lagi mencemaskan kemarau datang, perilaku ini masih kerap terulang. Bagi ibuku, bisa jadi, membuang air jernih begitu saja adalah ‘dosa’ besar. Karena di musim penghujan pun, ibu kerap melakukan hal ini. “Ya, tak tega membuang air cuma-cuma begitu,” demikian alasan ibu.

Meski begitu, tauladan ‘nyentrik’ ini agaknya cukup sulit diwariskan. Kini, di kota yang banyak air ini, ternyata aku tak secermat dan tak setelaten ibu menyikapi air, baik air bersih maupun air bekas. Sikap berfoya-foya menggunakan air masih saja terulang. Contoh kecil, membiarkan saja rintik-rintik air menembus lantai karena sambungan pipa yang macet atau bocor. Air, bagi banyak orang termasuk aku, mungkin tak jauh beda dengan udara. Dimana kita bebas dan sebebasnya mengambil, membuang, kemudian melupakan. Air, ya zat begitulah.

Padahal, jika ingin sedikit merenung, begitu lalainya kita terhadap zat ‘yang maha luar biasa’ ini. Sejak di bangku sekolah dasar, kita diperkenalkan dengan air yang mengambil porsi paling besar dalam tubuh dan kehidupan. Begitu menyenangkan menyaksikan kedelai berkecambah dengan bebera kali disirami air. Atau, alangkah terpana-pana kita menyaksikan separuh lingkaran pelangi menghias langit selepas hujan singkat ketika senja menjelang. Mungkin karena air mudah didapat sehingga kelalaian kita menjadi wajar dan tak pelik. Kemudian pelangi pun tak bermakna apa-apa.

Akan tetapi, ketika Jurnal Nature (dalam http://sains.kompas.com/) bercerita bahwa di masa depan bumi akan semakin jarang disinggahi hujan, aku jadi bergidik. Lalu, jika hal ini dibarengi dengan semakin meranggasnya hutan-hutan kita seperti yang ‘diteriakan’ oleh teman-teman pecinta lingkungan alam, akan dimanakah kita menjumpai air bersih? Akan kapan lagi kita berjumpa hujan? Sebegitu terancamkah bumi kita, hingga hujan menjadi ‘barang mewah’ untuk dinikmati bahkan dilihat. Apakah sejarah menenteng jerigen sepanjang satu kilometer, seperti yang pernah kami alami, harus kembali terulang, dan kali ini juga dilakukan oleh bapak presiden dan para menteri?

Mari, Cintai Air dan Sumbernya
Cerita ‘nyentrik’ dari cara ibuku memperlakukan air, sekali dua, mungkin boleh dicobakan di rumah. Awalnya, mungkin anda bakal jijik-jijik geli. Tapi, jika kegelian ini dibarengi dengan renungan betapa berharganya air, mudah-mudahan akan sedikit berkurang. Belum lagi, kalau kita membayangkan betapa masih banyak saudara, hewan, dan flora di beberapa belahan wilayah tengah bersusah payah mendapatkan air bersih demi kelangsungan hidup mereka. Dan betapa beruntungnya kita hingga saat ini masih bisa mandi dua kali sehari menggunakan air bersih, hangat pula. Memang, pengalaman kepayahan, kiranya, jauh lebih ampuh membuat kita menghargai kemudahan.

Mungkin kondisi ini tidak adil. Tapi dengan kesadaran kita, bahwa kondisi persediaan air bersih yang tak merata ini, mampu menggugah kita guna berhemat air bersih dan peduli pada lingkungan sekitar. Sebagai pengguna air bersih dalam lingkup kecil, ya, dengan cara inilah kita menunjukkan –pada diri- bahwa kita cinta pada air, bumi, dan kehidupan mendatang. Cinta, betapa berharganya air yang mungkin kerap kita sia-siakan waktu dulu.

Tentu saja saran ini jauh lebih gampang dituliskan ketimbang dijalankan. Namun, ketika kita mendapat kabar bahwa pemanasan bumi semakin menjadi-jadi, polusi air dan udara membuat lembaga yang menanganinya angkat tangan, serta pencemaran limbah terhadap lingkungan semakin minta ampun, apakah kita hanya tetap duduk dan menggeleng-geleng saja –tanpa berbuat sesuatu?

Hemat kami, lebih dari itu dan yang paling utama ialah menjaga keberadaan sumber air bersih. Waduk, situ, sumur, pepohonan dan hutan, serta sungai-sungai dimana mengalir banyak mata air, sudah selayaknya mendapat perhatian lebih dari kita bersama. Tempat-tempat ini menjadi ‘mutlak’ sebagai penentu kelangsungan kehidupan kita di masa mendatang. Tak terbayangkan rasanya jika situ, sungai, dan sumur tercemar oleh beragam limbah, baik limbah pabrik maupun limbah domestik. Dan tak perlu heran, jika pencemaran itu terjadi adalah karena semata-mata kelalaian kita dalam menilai, memosisikan, serta memperlakukan air dan lingkungan.

Meski begitu, tak perlu memusingkan keterlambatan untuk memulai meubah cara pandang kita terhadap air dan sumbernya. Ibuku tak pernah terlihat merasa malu bahkan ‘terhina’ hanya karena ia memperlakukan air dengan cara tak lazim. Dan kita, agaknya juga tak perlu jaim guna berhemat air dan mengakui bahwa “Saya hanyalah sekadar nama jika tanpa air”, hingga menjaga keberadaan air bersih dan sumbernya menjadi perhatian utama kita bersama.



Monday, 21 January 2013

[muse] pembunuh jalang ialah sunyi!



memasuki musim libur begini, satu yang kutakutkan, sepi. hampir setiap orang kembali ke rumah dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. berjumpa ibu dan ayah, adik kakak, saudara, teman kecil, dan para tetangga yang selalu menarik dicermati. pun dengan perjalanan menuju tempat asal menjadi moment yang tak ingin begitu saja dilewatkan. seperti tiga tahun silam. aku lebih memilih selalu membuka mataku sepanjang perjalanan ketimbang membaca buku atau tidur. karena selalu terjaga dalam perjalanan bagiku menjadi babak-babak awal sebelum berlabuh ke pelukan ibu.

saat ini musim itu kembali datang. ya, satu problematik bagiku dalam menempuh pendidikan: aku benci libur. meski kadang aku tak kalah bahagia jika selalu banyak libur. karena dengan libur teman sekampus jadi berkurang, pustaka juga ogah-ogahan meladeni, kampus beradik kakak dengan kuburan, acara-acara juga berkurang, tidur menjadi alasanku untuk malas beraktivitas, dan sepi mencekam dimana-mana. lumayan kompleks kan jika libur itu datang?

tapi aku juga tidak etis jika egois begitu. bagi banyak orang libur menjadikan mereka kembali humanis. berkunjung kesana kemari, bakti sosial yang tadinya jarang dilakukan, iven liburan untuk sekelompok kecil komunitas, atau menghabiskan waktu libur di rumah yang penuh kenangan. macam-macam. begitulah.

jika libur dalam kacamata banyak orang sebagai kata berkonotasi baik, maka bagiku libur sarat dengan konotasi negatif. apakah karena aku kesepian? karena aku jauh dari orang-orang tercinta? bisa jadi iya, bisa jadi tidak. tidak, karena setiap malam ibu dan kakakku rutin menelepon. bertanya banyak ini itu, bercerita apa saja. seperti dulu kala. mungkin hanya soal lama berbincang yang berbeda.

kata chairil anwar, mati kau dikoyak sepi! pantas saja. sepi menjadi penjagal paling anarkhi dan itu jalang. membunuh jiwa-jiwa. jiwa yang tak tahan maka matilah. terkubur dengan sangat nista. mati sia-sia. sepi membuat otak dengan mudah terinfuls kepada hal-hal berbau negatif. karena sepi memungkinkanku berpikir out of context. bahkan irrasional namun dikemas seolah-olah wajar. ya, sepi adalah hakikat pembebasan. pembebasan yang tak pernah melarangmu ini dan itu. justru di balik pembebasan, satu insan tumbuh tanpa benteng pertahanan. mudah saja sepi menelanjangi kemudian menikam dari depan.

meski begitu, aku punya benteng-benteng pertahanan dimana aku harus tak kalah kepada sepi. jiwa-jiwa yang mulai akan kuat ini tak begitu saja angkat tangan pada serangan sepi. sepi hanya menjadi babak dari sekian banyak babak yang harus dan telah kulewati. bertahun silam sepi kerap menemani. dan berpuluh kali pula mungkin aku pernah tercabik-cabik olehnya. apa lacur, jiwa ini semakin kebal. hingga sepi hanyalah moment dimana aku dapat berpikir jernih dan mengeksekusi setiap rencana. tanpa sepi, aku hanyalah insan kian kemari yang gampang terombang ambing oleh keramaian. dan, aku rasa telah menyelamatkanku dari ketololan.

dedees
rumah perak, 21 januari 2013

Monday, 7 January 2013

Karena HIV/AIDS Membuatmu Sakit Berlipat-lipat


ODHA di Mata Publik

INDONESIA masa kini masih menilai Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagai ‘benalu’ dan pembawa virus mematikan di tengah masyarakat. ODHA dalam banyak kasus dianggap ‘pantas’ dan ‘wajar’ mendapat perlakuan diskriminasi sebagai ‘pamrih’ atas ‘dosa-dosa’ mereka. Perlakuan diskriminasi ini bermacam-macam bentuknya. Seperti dikucilkan, dihina, disumpahi, disyukuri, hak-hak sosial dan pribadi mereka dicabut, bahkan -secara tidak langsung- dipercepat untuk dilenyapkan dari tengah lingkungan. Ironisnya, perlakuan ini tidak hanya datang dari orang-orang di luar ODHA, bahkan datang dari pihak keluarga sendiri. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita tak siap bahwa ada penyakit yang namanya HIV/AIDS yang mematikan, serta sama sekali tak pernah terbayangkan keberadaan ODHA bisa ada di depan kita.

Konstruksi ODHA yang lemah, sakit-sakitan, hidup nan sunyi, dan hopeless ditampilkan kepada publik melalui beragam media. Bisa dalam bentuk liputan berita di sebuah panti rehabilitasi, foto-foto ODHA yang kurus dan pucat, film tentang ODHA yang nelangsa, ataupun pengakuan-pengakuan (pengakuan penyesalan) ODHA. Semua publikasi itu digambarkan secara suram, meranggas, kurus kering, dan tak berdaya. Parahnya, itu dianggap wajar. Konstruksi ini alih-alih membuat penonton atau pembaca bersimpati kepada ODHA, justru sebaliknya, mensyukuri ‘kemeranggasan’ mereka. Belum lagi ada campur tangan penegak moral macam agama, adat istiadat, dan lain-lain yang cenderung memandang negatif ODHA. ODHA semakin menjadi-jadi mendapat perlakuan diskriminasi dari ‘fatwa-fatwa’ penegak moral. Jauh melebihi campur tangan Tuhan sesungguhnya.

Padahal, menanggungkan serangan HIV/AIDS saja ODHA sudah tak punya daya. Berharap sembuh saja menjadi fatamorgana. Ditambah lagi dengan menanggungkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat di sekitar mereka. Bayangkan. Sebagai minoritas, hidup macam apa yang dapat mereka raih dengan sakit berlipat-lipat seperti itu? Tentu saja di dasar hati mereka yang paling dalam, masih ada seberkas cita-cita yang belum tergapai atau bahkan terucap. Seperti, mendengar tawa si kecil sepanjang hari, menyaksikan agar ibu tak susah lagi bekerja, menyeduhkan segelas kopi kepada istri tercinta, memijat kaki suami yang lelah seharian bekerja, dan macam-macam. Hanya karena anda, ia, dan mereka ODHA, tak sedikit cita-cita sederhana itu hanya bermain di angan-angan. Mengingat diri adalah ODHA, secepat kilat ia buyar dari lamunan.

Konstruksi ODHA yang lemah ini sudah berjalan sejak sekitar 30 tahun lalu. Sejalan dengan penemuan virus mematikan HIV/AIDS, 1981. Masifnya pemberitaan di media tentang ODHA yang tak berdaya dan hopeless tak mudah dilawan. Memang ada Komunitas HIV/AIDS Indonesia yang coba mengcounter atau memutus rantai anggapan dan perlakuan diskriminastif terhadap ODHA. ODHA tidak selamanya hopeless! Mereka bisa produktif. Namun, counter komunitas ini tidak semasif serangan diskriminasi terhadap ODHA di lingkungan yang lebih besar. ODHA dalam pandangan masyarakat luas masih menjadi ‘the other’ yang ‘merusak’ tatanan sosial. Padahal, seandainya lebih sedikit teliti, status ODHA bukanlah karena ‘dosa’ diri sendiri tapi ada faktor lain, seperti jarum suntik yang terinfeksi HIV/AIDS di rumah sakit, suami atau istri yang terinfeksi HIV/AIDS, transfusi darah yang terinfeksi HIV/AIDS, dan sebagainya. Apa daya, kebanyakan masyarakat kita tak mau tahu soal itu. Yang mereka tahu, setiap ODHA adalah pendosa.

Kondom, Pencegahan, dan Sinergitas

Posisi ODHA yang kurang beruntung itu setidaknya membawa refleksi kepada kita yang berpotensi terjangkit HIV/AIDS –tentu saja anggapan ini tidak serta merta mendukung konstruksi media dan masyarakat bahwa ODHA berhak mendapat perlakuan diskriminasi. Saya, menolak perlakuan diskriminasi terhadap ODHA dan minoritas. Di sini pentingnya program Pekan Kondom Nasional yang dicanangkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan Kementerian Kesehatan RI yang bekerja sama dengan DKT Indonesia, untuk mewujudkan kepedulian dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan HIV/AIDS.

Kondom seperti yang dikampanyekan menjadi alat kesehatan yang dapat mencegah penularan Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS ketika digunakan pada setiap kegiatan seks berisiko. Seperti yang tertera pada banyak sumber, kondom digunakan untuk/oleh pelaku seks beresiko tinggi, seperti pekerja seks dan pelanggannya, kaum gay dan waria, serta pemakai narkoba –lagi, ini bukan berarti mendukung perilaku seks bebas dan legalitas narkoba. Keterbukaan mata dan pikiran terhadap keberadaan lokalisasi dan pendukungnya, minimnya pengetahuan akan ancaman HIV/AIDS, dan cenderung tak peduli dengan kesehatan reproduksi, masih seolah-olah diacuhkan begitu saja. Terkesan tidak diakui. Menutup mata bahwa fenomena itu nyata adanya di hampir setiap kota dan daerah di Indonesia. Tragis memang.

Pekan Kondom Nasional menjadi salah satu agenda strategis guna mencerdaskan masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS. Program PKN tentu saja tidak melulu membagi-bagikan kondom, tetapi lebih kepada edukasi dan penyuluhan agar masyarakat tahu dan sadar bahwa terjangkit HIV/AIDS itu tidak nyaman sama sekali. Baik oleh virus yang mematikan maupun stigma dan perlakuan masyarakat luas terhadap ODHA yang cenderung diskriminatif. Saya pikir ini menjadi poin penting kenapa pelaku seks beresiko tinggi maupun rendah dituntut untuk menggunakan kondom dalam berhubungan seksual.

Dengan data ODHA mencapai 186 ribu jiwa dan 200 ribu pengidap HIV/AIDS di Indonesia (tempo.co 25 November 2011) menunjukkan ancaman penyakit menular seksual ini semakin besar dan serius. Menurut Kementerian Kesehatan RI jumlah kasus HIV/AIDS berturut-turut mencapai 15.372/3.541 selama Januari-September 2012. Belum lagi ditambah dengan kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor. Rata-rata pengidap HIV/AIDS adalah usia produktif (20-40 tahun), termasuk perempuan dan anak-anak. Jelas, ini menjadi ancaman akan keberlangsungan suatu negara bahkan umat manusia serta peradaban dunia. Tidak mengherankan jika Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi, mengatakan tanpa program terobosan untuk mencegah penularan AIDS, maka lebih dari 1,8 juta rakyat Indonesia terancam terinfeksi penyakit mematikan ini pada tahun 2025 (bbc.co.uk/indonesia/25 Juni 2012).

HIV/AIDS merupakan penyakit global yang tidak hanya mengancam Indonesia. Beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan negara-negara di Afrika Selatan, Etiopia, Ghana, Kenya, Congo, Nigeria, dan seterusnya menggelontorkan banyak tenaga, waktu, dan uang guna menghadapi penyakit ini dengan serius. United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) dalam press releasenya mencatat hingga akhir 2010 terhitung 34 juta (31,6 – 35,2 juta) orang di dunia hidup dengan HIV. 2,7 juta (2,4 – 2,9 juta) baru terinfeksi HIV. Dan, 1,8 juta (1,6 – 1,9 juta) orang meninggal karena AIDS. Untuk itu, hingga 2015, lembaga ini membutuhkan tidak kurang US 15 milyar untuk pencegahan, pengobatan, dan perawatan ODHA dan HIV/AIDS (unaids.org, 21 November 2011). Angka-angka ini menjelaskan betapa ancaman HIV/AIDS tidak main-main dan jangan disepelekan.

Indonesia dengan pengidap HIV/AIDS yang tidak (belum) setinggi Amerika Serikat, Inggris, atau negara-negara di Afrika Selatan, sudah seharusnya memandang ancaman HIV/AIDS dengan serius. Serius tidak hanya oleh Kementerian Kesehatan RI, KPAN, dan DKT Indonesia, tetapi juga oleh rakyat yang masih awam dengan HIV/AIDS. Elemen lain dari masyarakat seperti budaya, agama, sosial, bahkan politik juga turut serta bagaimana program penanggulangan HIV/AIDS yang sudah digagas ini menjadi poin penting (public policy) dan berkelanjutan. Bukan justru sebaliknya, saling meniadakan atau meliyankan. Jika penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS sudah menjadi katalisator dari setiap elemen masyarakat, jauh akan lebih mudah mengurangi dan menghindari terjangkitnya penyakit mematikan ini. Sinergitas banyak pihak dan lembaga menjadi kunci sukses program PKN, pencegahan, dan kesadaran akan ancaman HIV/AIDS.

Saturday, 5 January 2013

Narasi Kecil dan 'Jeratan Narsistik' Kedaerahan


ADA kecenderungan pada beberapa daerah, pemuda setempat mengalami ‘kesadaran’ bahwa para leluhur mereka adalah juga pejuang yang tidak main-main dalam memerdekakan negeri dan bangsa ini. ‘Kesadaran’ ini muncul karena banyak faktor. Salah satunya ‘bosan’ mendengar bahwa pejuang-pejuang negeri ini seolah-olah berasal dari ‘daerah dominan’ yang memerintah negeri dan bangsa ini (baca; sejarah versi rezim berkuasa). Tidak bermaksud rasis, tapi kuasa Jawa, budaya Jawa, dan konstruksi sejarah versi orang-orang Jawa sekian puluh atau ratusan tahun, tak dapat ditampik telah ‘membenamkan’ nama-nama pejuang yang dianggap kecil di daerah luar pulau Jawa. Dan yang menarik, beberapa orang Jawa saat ini –dalam beberapa kesempatan- mengaku ‘insyaf’ bahwa narasi besar sejarah memang ‘dikuasai’ oleh etnis mereka, dan itu tidak selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan. Agaknya, peringatan lahirnya PDRI sebagai salah satu narasi kecil yang berpengaruh terhadap kebangsaan ini adalah salah satu bentuk politik pengakuan baik dari pemuda setempat maupun oleh rezim berkuasa. Menurut saya, ini satu langkah kecil tapi membawa perubahan berarti dalam lanskap sejarah Indonesia.

Indonesia yang beragam lahir dari tangan-tangan pejuang tangguh, gigih, cerdas, namun satu tujuan; kemerdekaan. Keberadaan mereka tersebar dari timur ke barat hingga beberapa ke luar negeri. Mulai dari berambut keriting, kulit sawo matang, mata sipit, dialek yang khas, bersekolah rakyat atau tidak sama sekali, bertelanjang dada, tak paham bahasa Melayu, bersorban, dan banyak artifisial budaya lainnya dari para pejuang. Kesemua itu menjelaskan betapa rumitnya kelak jika keberagaman ini disatukan hanya dengan satu sistem dimana tidak ada toleransi di dalam sistem itu. Tidak ada tawar menawar. Tidak ada negosiasi. Seperti menyesakkan puluhan jenis barang ke dalam sebuah katidiang, yang penting penuh dan siap dibawa.

Keberagaman, pluralisme, dan atau multikulturalisme adalah bagian dari wacana (discourse) debat modern yang aspek-aspeknya berkaitan erat dengan konteks sosial kekinian. Debat-debat kemajemukan ini merefleksikan pemikiran-pemikiran baru yang tak bisa begitu saja dihindarkan baik oleh cendikiawan, pemerhati budaya, kritikus sastra, akademisi, ataupun pemerintah. Menurut saya, dari semangat kemajemukan ini dan terbuka lebih luasnya ruang, siapa saja berhak dan dilindungi konstitusi guna mengartikulasikan apa yang menurut mereka penting –sejarah, budaya, agama, dll- untuk dikoreksi ulang dan didialogkan. Tujuannya melahirkan paradigma dan model kerangka berpikir baru yang semangatnya egalitarian (equality) dan emansipatoris (pembebasan). Tak ada lagi yang merasa ‘terjajah’ dan ‘menjajah’ meski itu dalam satu negara dan bangsa yang sama.

PDRI, Tak Ingin Menang Sendiri, dan Sportifitas

Bicara tentang PDRI adalah bicara tentang keterkuburan sebuah narasi. Kenapa ia ter(di)kubur? Ingat, ia satu-satunya pemerintahan seumur jagung. PDRI hanya narasi kecil. Narasi kecil yang dikonstruksi oleh narasi besar sebagai narasi kecil yang ‘tak tahu diuntung’. Narasi kecil yang durhaka. Narasi kecil yang mbalelo (nakal; negatif). ‘Kedurhakaan’ ini dianggap tak layak hadir di bumi Indonesia. Oleh karena itu, tak heran jika nama PDRI, pejuang PDRI, dan daerah lahirnya PDRI harus segera ‘dibersihkan’ dari sejarah panjang Indonesia yang ‘harum’ dan ‘tak khianat’. Konstruksi sejarah panjang Indonesia yang ‘baik-baik saja’ itu mau tidak mau harus mengorbankan narasi kecil untuk memuluskan narasi besar. PDRI adalah ‘tumbal’. Sebagai pesakitan, PDRI di tangan pemudanya memang harus ‘mandi’ dan ‘berobat’ berkali-kali agar ‘bersih’ dan ‘sembuh’ hingga bisa diterima secara luas. Butuh keberanian yang besar, waktu yang lama, negosiasi yang kuat, serta dialog yang berulang-ulang.

Padahal jika konstruksi sejarah panjang Indonesia versi narasi besar ini dikuak, akan jelas terlihat siapa ‘mengambil muka’ dan demi apa harus ‘mengambil muka’. Sama halnya dengan kenapa harus memperingati PDRI? Untuk kepentingan apa dan siapa? Dan konstruksi sejarah model apalagi yang akan dibangun? Hemat saya, sejarah tidak bicara ‘benar’ dan ‘salah’. Karena ‘benar’ dan ‘salah’ sarat akan muatan politis si pengarang sejarah. Tapi sejarah agaknya harus menekankan kepada pihak-pihak yang pantas ‘disejarahi’. Pihak-pihak yang kepahlawanannya tidak melulu diukur dengan sebagai ia delegasikah, ia utusankah, tapi sebagai penyandang bambu runcing pun, sekaligus sebagai penentu keberhasilan perjuangan juga patut diberi tempat sebagai pahlawan. Narasi kecil seperti ini yang hingga saat sekarang masih sangat jarang diangkat ke permukaan. Peringatan PDRI, saya kira, adalah peringatan sebagai ‘perlawanan’ atas narasi besar yang mendominasi.

Menurut saya, semangat PDRI adalah semangat tak ingin menang sendiri dan semangat sportifitas. Semangat bahwa kejayaan dan kedaulatan Indonesia tak bisa dikendalikan oleh satu pihak saja. Untuk itu harus mengakui dan menghormati ada pihak-pihak tertentu yang memang dan dianggap berkemampuan (capability) lebih dalam mengelola bangsa Indonesia. Semangat ini jelas terlihat ketika Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat PDRI kepada pemerintahan pusat melalui Muhammad Natsir. Meski berat –karena perjuangan pejuang PDRI kurun waktu Desember 1948 hingga Juli 1949 jauh lebih berat, harus penuh taktik, sebagai penentu kebertahanan kemerdekaan Indonesia- Syafruddin Prawiranegara tetap mengembalikan mandat dengan ikhlas dan lapang dada. Mungkin ada sak wasangka, bahwa perjuangan yang berdarah-darah ini akan putus di tengah jalan. Tapi apa boleh buat, sebagai pejuang bela negara Syafruddin Prawiranegara dan pejuang lainnya harus patuh dan hormat pada putusan, dalam hal ini putusan Soekarno-Hatta sebagai founding leaders Indonesia.

Dari semangat tak ingin memang sendiri dan sportifitas ini, pemuda bangsa dapat memetik bahwa nilai-nilai kepahlawanan –sudah diwariskan sejak setengah abad lalu- bukanlah monopoli satu pihak. Ia milik setiap anak bangsa yang lahir di bumi pertiwi ini. Klaim pahlawan bukan milik cerdik pandai saja, bukan milik etnis yang berkuasa saja, bukan milik pemodal saja. Rohana Kudus, Samin, Marhaen, Syafruddin, Munir, Marsinah, dan seterusnya juga berhak mendapat klaim sebagai pahlawan –terlepas klaim pahlawan ini diberikan dengan tangan terbuka atau tekanan. Nilai dan semangat pejuang PDRI yang tidak monopoli ini, saya kira, dapat dijadikan sebagai landasan revitalisasi kebangsaan.

Memang Syafruddin Prawiranegara sudah ‘diakui’ sebagai pahlawan nasional oleh negara Indonesia. Tapi apakah semangat Syafruddin dan para pejuang PDRI juga ‘diakui’ dalam tataran perpolitikan tanah air sebagai salah satu penentu kebijakan negara ini? Saya pertanyakan ulang, karena konteks perpolitikan dan sosial bangsa ini belum –atau tidak ingin?- memberi ruang untuk itu. Benar memang secara personal Syafruddin Prawiranegara dijunjung tinggi, tapi nama PDRI samar-samar terdengar masih sebagai ‘sejarah gelap’ kemerdekaan. Jika boleh membaca terbalik, konteks Syafruddin Prawiranegara ‘diakui’ kepahlawanannya oleh negara adalah salah satu taktik negara ‘membungkam’ suara-suara ‘perlawanan’ yang sejak satu dekade belakangan atau runtuhnya Orde Baru memang terdengar agak ‘kencang’. Mungkin sejak Orde Baru, negara mulai tak suka dengan suara-suara ‘kencang’ dari rakyat karena dianggap subversif dan cenderung meruntuhkan dominasi dan hegemoni negara. Dan itu –jangan terlalu naif- juga masih terjadi saat ini.

Ini memancing saya berandai-andai, bahwa pengakuan Syafruddin sebagai pahlawan nasional, serta merta membersihkan wajah negara dari ‘fitnah’ bahwa (dulu) PDRI dianggap ‘subversif’ dan khianat bangsa. Targetnya tidak lain adalah pemuda dan anak cucu pejuang PDRI yang hingga hari ini, saya kira sebagian besar, sudah terpuaskan dengan pengangkatan Syafruddin sebagai pahlawan nasional. Kita, termasuk saya, merasa negara sudah mengakomodasi kepentingan lokalis-nasionalis kita. Merasa negara mulai menjelma menjadi ‘dewa penyelamat’ nama baik leluhur. Merasa negara bertransformasi signifikan memihak pada wong cilik. Merasa negara mulai merepresentasikan suara rakyat lebih maksimal. Merasa negara sebagai ‘juru selamat’ yang mengalahkan cita-cita Karl Marx yang utopis bahwa negara ‘tak mau dan pernah jujur’.

Revitalisasi Kebangsaan

Narasi-narasi kecil dalam sejarah panjang Indonesia, mau tidak mau, rela tidak rela memang harus diangkat ke permukaan. Pihak yang mengangkat tentu saja pemuda lokal dimana narasi itu pernah terjadi ataupun pihak lain yang merasa ‘layak’ dan berkapabilitas. Saya menawarkan ini –menyangkut PDRI dan Syafruddin Prawiranegara, jauh hari telah dilakukan oleh pemuda Sumatera Barat dan Jawa Barat- dengan tujuan model revitalisasi seperti apa yang dapat disumbangkan kepada bangsa dan negara ini. Narasi kecil menjadi penting karena langsung atau tidak langsung merepresentasikan kondiri riil suatu masyarakat, daerah, relasi sosial, dan kearifan lokal setempat. Di sini, pada tataran ini, bisa dilihat kemana arah kebijakan negara, sejauh mana implementasi regulasi, dan keberpihakan negara yang dirasakan oleh rakyat.

Bicara revitalisasi kebangsaan, agaknya, juga harus bicara akan ‘sumbangsih’ negara dalam peradaban rakyat Indonesia kekinian. Tidak melulu sektor ekonomi –jika sektor ini sudah memenuhi kebutuhan rakyat- tapi perkara pendidikan, kesehatan, akses teknologi informasi ke daerah-daerah, dan keterbukaan ruang publik juga menjadi poin penting yang tak dapat dinegasikan oleh negara. Karena menjadi mustahil dan jadi bahan olok-olok jika rakyat ‘dipaksa’ cinta dan bela negara, sementara negara masih merasa seolah-olah tak bersalah (innocence) dengan berbagai model peristiwa pembantaian; pembantaian umat, pembantaian sejarah, pembantaian kejujuran, dan banyak lainnya. Ini menjadi dilematis. Kontradiksi laku negara belakangan ini, sadar tidak sadar melahirkan sikap-sikap ambivalensi rakyat, misal cinta negara tapi golput, menjunjung tinggi ekonomi kerakyatan tapi menabung di Swiss, falsafah Pancasila tapi studi banding ke Jerman, menjunjung kebebasan media atau berpendapat sekaligus menjunjung kebanalan, dan seterusnya.

Pertanyaannya, spesifikasi revitalisasi kebangsaan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat sekaligus oleh bangsa negara ini?
Semangat revitalisasi kebangsaan, saya kira, tidak bisa lepas dari konteks dan relasi sosial kekinian. Indonesia sekarang, dalam beberapa hal, jauh berbeda dari Indonesia bulan atau tahun lalu. Kemauan zaman menuntut negara sekaligus rakyatnya agar berpikir dan bertindak sesuai era. Indonesia yang selalu dan harus ‘menggelinding’ ini memiliki banyak tantangan dan hambatan. Bahkan chaos pun tak dapat dielakkan. Chaos datang tak hanya dari dalam negeri, pengaruh dari luar negeri pun tak main-main. Dinamika ini menuntut Indonesia belajar banyak dan bijak jika masih ingin diakui sebagai negara yang berdaulat dalam kemajemukan. Karena menjadi ironis jika Pangeran Mahkota di negeri penguasa minyak dunia sana masuk angin dan kerokan justru rakyat Indonesia di sini gontok-gontokan di SPBU dan gelap gulita di malam hari.

Saya kira ini pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa dan negara ini. selain itu, kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan satu sama lain pasti berbeda dan harus dengan perlakuan yang berbeda pula. Sebagai contoh, masyarakat dimana lahirnya PDRI membutuhkan kadar jaminan sosial dan ketercakupan pendidikan yang tidak sama dengan masyarakat di luar Sumatera Barat. Masyarakat di Lampung mungkin tidak membutuhkan stok bahan makanan, tapi lebih mengutamakan jaminan keamanan dan nuansa politik yang lebih stabil. Belum lagi jika disandingkan dengan daerah di pulau lain yang secara sosial dan politik suasana dan kebutuhan rakyatnya bisa saja jauh berbeda.

Ini semua dapat dicapai dengan –salah satu- memahami narasi kecil setiap daerah. Narasi kecil ini berpotensi besar selain mengungkap ‘wajah lain’ dari Indonesia juga memungkinkan untuk mempermudah capaian target-target kebijakan negara yang berbasis kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Pemberian ruang lebih luas kepada daerah-daerah untuk ‘mengungkap’ siapa mereka kemudian diikuti dengan pengakuan dari negara, menjadi sebuah pencapaian yang berlandaskan pada asas ‘sama rata sama rasa’. Asas dimana negara tidak menjadi ancaman bagi mereka –yang minoritas dalam sejarah- untuk menampilkan dan mengartikulasikan kebudayaan masing-masing. Nama baik negara sebagai pelindung dan pengayom memang harus dijunjung tinggi ketimbang diplesetkan menjadi negara sebagai ‘kolonial baru’.

PDRI dan pengangkatan Syafruddin Prawiranegara sebagai pahlawan nasional, menurut saya, adalah salah satu whistler blower dari sekian banyak narasi kecil di negeri ini yang memang harus diangkat dan dinyatakan ke rakyat Indonesia. Kita tahu ada banyak jong atau perkumpulan pemuda atau pejuang yang lahir dan menentukan kemerdekaan. Jong-jong ini tersebar di Sulawesi, Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan beberapa lainnya. Waktu itu mereka adalah penggerak. Namun sekarang, narasi kecil mereka diingat hanya nama. Ada memang pemberdayaan, tapi di balik pemberdayaan masih menyisakan diskriminasi-diskriminasi yang kasat mata. Misal cakupan area pendidikan dan kesehatan. Yang diberikan hanya ‘ala kadarnya’, itupun pada saat-saat tertentu.

Meskipun demikian, kecintaan orang-orang dari narasi kecil ini kepada Indonesia bisa saja lebih besar daripada orang-orang yang mengonstruksi narasi besar. Kecintaan ini terbentuk karena ada semacam imajinasi sosial (social imaginary) bahwa tanpa mereka yang memiliki narasi kecil, mustahil bagi Indonesia masih berdiri kokoh hingga hari ini. Agaknya hal ini juga terjadi pada keberadaan PDRI. Pemuda Sumatera Barat dan Jawa Barat, menurut saya, memiliki imajinasi sosial yang bisa saja lebih tinggi dari pemuda lainnya, bahwa tanpa PDRI entah akan menjadi apa Indonesia. Bisa jadi ini benar. Akan tetapi jika kecintaan pada negara ini –bertopang pada PDRI sebagai narasi kecil- akan menjadi lebih riskan, karena secara tidak sadar sikap ‘narsistik’ pemuda Sumatera Barat pun Jawa Barat tak dapat dihindari. Akhirnya, apakah memilih ‘angkat tangan’ pada dominasi narasi besar atau bertahan pada narasi kecil dengan resiko ‘terjerat’ pada sikap ‘narsistik’? Ini menjadi kekuatan, dualisme yang tarik menarik tak karu-karuan mulai dari zaman kemerdekaan, masa konstruksi sejarah, hingga hari ini.

Penutup

Masa 67 tahun usia Republik Indonesia dan menjelang peringatan Hari Bela Negara, ternyata ada banyak elemen bangsa yang harus dibela, diuraikan kembali, dan atau untuk sementara waktu dilupakan dahulu. Peringatan PDRI merupakan salah satu langkah bagaimana mengurai sejarah dan menorehkan siapa yang berhak ‘disejarahkan’ –dihargai dan dimaknai secara bijak- di negeri ini. Apapun dampaknya pengungkapan narasi-narasi kecil jauh lebih penting ketimbang hanya menerima dan tunduk pada dominasi narasi besar. Pengungkapan narasi kecil ini erat hubungannya dengan kondisi riil, kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh rakyat. Di sinilah awal bagaimana revitalisasi kebangsaan itu dimulai. Karena, bagaimana mungkin melakukan revitalisasi jika kondisi riil rakyat masih mengambang dan ketidakpercayaan saling menghantui?

Lebih dari itu, narasi kecil juga berpotensi melahirkan teori-teori baru baik di bidang sosial, humaniora, psikologi, maupun poskolonial. Teori-teori ini ‘dipastikan’ lebih akurat digunakan untuk membaca kondisi zaman keindonesiaan. Semangat menjadikan buah pikir anak negeri sebagai landasan utama ‘meubah’ bangsa, menurut saya, jauh lebih efektif dan prestise ketimbang melulu mencomot teori-teori dan pemikiran dari barat. Kenyataan bahwa kondisi dan relasi sosial Indonesia berbeda jauh dengan bangsa-bangsa di barat sana, sudah seharusnya ‘menyadarkan’ kita untuk berhenti berkaca dan menukil pada bangsa lain.

Inilah dua kelebihan dari pengungkapan narasi kecil dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Makna PDRI, menurut saya, tidak sebatas penentu utama keberlangsungan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, tapi lebih dari itu, PDRI menjadi pemantik; pemantik agar narasi kecil di daerah lain juga diangkat, serta pemantik kerangka berpikir dan interpretasi perihal nasionalisme, revitalisasi kebangsaan, serta tantangan Indonesia kekinian menjadi lebih beragam, menyebarnya ruang-ruang dialektika yang menyegarkan serta semakin semaraknya budaya literate anak muda Indonesia.